Saat Menagih, Pembantu Kolektor Harus Terapkan Protokol Kesehatan.

  • Whatsapp
Saat Menagih, Pembantu Kolektor Harus Terapkan Protokol Kesehatan.

Saat Menagih, Pembantu Kolektor Harus Terapkan Protokol Kesehatan.

SIDRAP UPEKS.co.id— Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidrap turun melakukan sosialisasi  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2020 di Kecamatan Pancarijang, Jumat 19  Juni 2020.

Bacaan Lainnya

Sosialisasi dilaksanakan di Aula Kantor Camat setempat diikuti oleh para kolektor dan pembantu kolektor se-  Kecamatan Panca Rijang.

Tim sosialisasi terdiri Kabid Pendapatan Jemmi Harun, Kabid Pengawasan, Habbabe, Kabid Perencanaan  Sulaiman, Kasubid PAD Nurhidayah Ibhas, dan sejumlah staf dari Bapenda.

Hadir dalam sosialisasi tersebut, Camat Panca Rijan Rimba Najamuddin dan Kepala UPT Pendapatan Kecamatan  Panca Rijang.

Kepala Bidang Pendapatan, Jemmi Harun menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diperlukan upaya dalam memacu pengelolaan PBB-P2.

“Jadi daerah mempunyai kewajiban melaksanakan sosialisasi, Pendataan, Perbaikan dan Solusi Pencapaian  Target. Tiada lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari PBB,” ungkap Jemmi  Harun.

Selanjutnya ia berharap pembayaran PBB di Kecamatan Panca Rijang akan selesai tepat waktu. “Kita optimis  sampai akhir September nanti Pembayaran PBB di Kecamatan Panca Rijang bisa mencapai 100% bahkan  mungkin lebih,” pinta Jemmi Harun.

Jemmi juga mengingatkan, pembayaran Pajak untuk periode ini adalah sejak bulan Maret sampai dengan  September.

“Jadi tolong diingatkan kepada masyarakat bahwa jika lewat dari waktu yang ditentukan maka akan dikenakan denda sebanyak dua persen setiap bulannya,” kata mantan Sekcam Pitu Riase itu.

Selanjutnya, Jemmi mengingatkan kepada para pembantu kolektor untuk tetap menjalankan protokol Covid-19 jika  turun menagih.

“Untuk menghindari penyebaran Covid-19, Kami himbau jika turun ke lapangan, menggunakan masker dan membawa handsanitizer,” harap Jemmi Harun.

Kabid Pengawasan, Habbabe menjelaskan, salah satu masalah yang timbul dilapangan adalah adanya SPPT  terbit namun tidak ada objek.

“Jadi silahkan diinventarisir semua masalah yang ditemukan di lapangan, untuk dilaporkan ke Bapenda supaya  tidak menjadi tunggakan,” ujar Habbabe.

Pada sosialisasi itu para kolektor dan pembantu kolektor juga diberi kesempatan untuk menyampaikan kendala-  kendala yang mereka hadapi di lapangan.

Camat Pancarijang, Rimba Najamuddin mengatakan, kendala umum yang dihadapi para pembantu kolektor dalam  penagihan PBB akibat adanya pandemi Covid-19.

Senada dengan itu, Lurah Lalebata mengungkap beberapa pembantu kolektor saat ini berfokus pada  penanganan Covid-19 sehingga penagihan PBB belum maksimal.

“Adanya wajib pajak yang berdomisili di luar daerah sehingga kita kesulitan dalam menagih,” kata Lurah Lalebata.

Namun dalam kesempatan itu para kolektor dan pembantu kolektor berjanji akan berusaha semaksimal mungkin  untuk mencapai target yang telah ditentukan sampai akhir September 2020. (Risal Bakri).

Pos terkait