KITTA, Kawasan IndustrialTakalar di Desa Punaga Kecamatan Marbo

  • Whatsapp
KITTA, Kawasan IndustrialTakalar di Desa Punaga Kecamatan Marbo
SOSIALIASI. Sekda HM Arsyad Gelar sosialisasi alas hak pembangunan Kawasan industri Takalar (Kitta)
KITTA, Kawasan IndustrialTakalar di Desa Punaga Kecamatan Marbo

SOSIALIASI. Sekda HM Arsyad Gelar sosialisasi alas hak pembangunan Kawasan industri Takalar (Kitta)

TAKALAR,UPEKS.co.id—Untuk percepat perekonomian secara efektif khusus dikabupaten Takalar pemerintah  kabupaten Takalar membangun kerja sama dengan pihak PT KBN Pusat untuk pembangunan Kawasan Industrial  Kabupaten Takalar (Kitta) Sementara Kota Makassar memiliki Kawasan Industri Makassar (Kima).

Sekda Takalar Drs. H. Arsyad, MM memimpin secara langsung Sosialisasi Alas Hak Kawasan Industri Takalar  yang akan berlokasi dusun Punaga Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Takalar,Kamis,(4/6/20).

Bacaan Lainnya

Sekda Takalar Drs HM Arsyad MM dalam sambutannya mengemukakan rencana pembangunan Kawasan  Industri Takalar sudah masuk dalam Perpres No. 20 tahun 2020, Artinya sudah masuk menjadi salah satu agenda  rencana pembangunan Nasional didalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024.

“Hal teknis terkait rencana ini, akan dilakukan pembebasan langsung oleh PT. KBN tentunya dengan tahapan-  tahapan sesuai dengan regulasi yang terkait dengan Undang-undang pertanahan dan regulasi dengan  pembangunan kawasan industri agar kita tidak berbenturan dengan hukum”. Jelas Sekda.

Lanjut dikatakan pandemi Covid-19 sekarang semakin meningkat, tetapi kita bisa mengambil sisi positifnya yakni  rencana pembangunan kawasan industri masih tetap berjalan yang sebelumnya direncanakan paling lambat  tanggal 21 maret 2020.

Beliau berharap kepada camat dan aparat desa setempat untuk segera melakukan upaya-upaya percepatan  dalam menyelesaikan alas hak, karena salah satu asas manfaat dari pembangunan industri ini yakni terbukanya  lapangan pekerjaan dan menjadi sektor pertumbuhan ekonomi baru untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Pada kesempatan yang sama Kepala kantor BPN Kab. Takalar Muh. Naim, S.S.IT. MH mengatakan terkait  rencana pembangunan kawasan industri Takalar, pembebasan tanahnya ini adalah pembebasan tanah langsung  bukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Disampaikan juga terkait alas hak atau bukti kepemilikan, masyarakat yang memiliki sertifikat itu sangat sedikit  jumlahnya.

Sehingga pemerintah setempat mengambil langkah-langkah dengan membuatkan surat keterangan  tanah garapan sehingga alas hak segera diselesaikan untuk selanjutnya diproses dengan Tim Apresial sehingga  mempercepat proses pembangunan kawasan industri tersebut.

Sementara itu, Camat Marbo Mappaturung S. Sos mengatakan sebagai pemerintah kecamatan sudah  menyampaikan kepada kepala desa bahwa untuk masyarakat yang ingin mendapatkan alas hak agar dipermudah  dan tidak dibebani biaya demi kepentingan negara dan demi perkembangan desa punaga dan desa laikang
kedepan.

Hadir dalam Sosialisasi tersebut Para anggota Forkopimda, Asisten I Pemerintahan Setda Kab. Takalar, para  Kepala Bagian Setda Kab. Takalar, Kapolsek dan Danramil Marbo serta para tokoh masyarakat.(Jahar).

Pos terkait