DPRD Majene Minta Pemkab Gratiskan Biaya Rapid Test Bagi Warga Tidak Mampu

  • Whatsapp
DPRD Majene Minta Pemkab Gratiskan Biaya Rapid Test Bagi Warga Tidak Mampu

MAJENE, UPEKS.co.id—Anggota DPRD Majene meminta pemerintah kabupaten
(Pemkab) Majene untuk menggratiskan biaya rapid test bagi warga Majene yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah.

Hal itu diutarakan wakil ketua DPRD Majene dari Partai Golkar, Adi Ahsan  saat memimpin ratap Evaluasi mengenai rapid test Vitus
Covid-19, dihadiri pejabat Sekda Majene, Burhanuddin Usman, serta sejumlah anggota DPRD dari Komisi III, Jumat (5/6/2020).

Bacaan Lainnya

Hadir dalam Raker yang digelar DPRD Majene, Kepala Dinkes dr.Rahmat Malik, Jubir Tim Gugus Tugas Covid-19 Majene Sirajuddin,  Tim Anggaran
Pemkab Majene, Direktur RSUD dr.Yufi,  Bagian Kesra, dan para Kepala Puskesmas.

Menurut  Adi Ahsan, rapat Evaluasi yang dilakasanakan hari ini, untuk membahas bagaimana akan melakukan pemeriksaan rapid test bagi warga yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah, seperti para mahasaiswa
dan pelajar, maupun warga Majene yang bekerja di luar Majene.

“Tapi pemerintah kabupaten Majene harus berkomitmen untuk
memfasilitasi kesuksesan dan kelancaran kembalinya warga kita yang pulang kampung ke Majene dan mungkin waktu dekat ini mereka akan kembali ke perantauan, ada mahasiswa, pelajar dan ada warga yang
bekerja di Kalimantan, tentu mereka nanti akan memerlukan rapid test,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Adi Ahsan, pihak DPRD meminta agar pemerintah daerah agar segera melakukan revisi anggaran pengadaan rapid test PDP
dan ODP, menjadi pengadaan rapid test bagi warga tidak mampu yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah dan diberikan secara gratis.

“Jadi kami minta tim anggaran pemerintah kabupaten Majene yang hadir, tolong diperhatikan ini, apalagi anggarannya kan masih ada, segera lakukan revisi untuk pengadaan rapid test bagi warga yang tidak mampu,” tandasnya.

Sementara itu kepala Dinas Kesehatan Majene, dr.Rahmat Malik mengungkapkan bahwa pada dasarnya pihaknya setujuj atas usulan DPRD menggratiskan warga yang tidak mampu untuk mendapatkan rapid test.

“Memang kemarin kami sudah membuat surat yang ditujukan kepada Puskesmas terkait dengan pemeriksaan rapid test itu, bahwa pemeriksaan atas permintaan sendiri dibebankan biaya sebesar Rp.350 ribu, itu juga sudah kami sampaikan ke BPKP. Namun demikian kalau memang dalam rapat ini diputuskan ada kebijakan untuk digratiskan kita siap, tidak ada masalah,” ucap Rahmat.

Dia juga mengungkapkan, bahwa selama ini pihaknya dalam melakukan pemerisaan rapit test, maupun screening terhadap PDP maupun ODP tidak pernah memungut biaya sama sekali, mulai dari tingkat Puskesmas maupun di Rumah Sakit.

”Beda halnya kalau pemeriksaan atas permintaan sendiri memang ada biayanya Rp.350 ribu, dalam juknis diatur, bahkan di tempat lain itu biayanya diatas Rp.500 ribu, tapi kalau ada kebijakan lain yang disepakati misalnya digratiskan bagi mereka yang tidak mampu, ya tentu
kita ikuti aturan itu,  karena kita juga bagian dari pelayanan
masyarakat itu tidak masalah,” pungkasnya.(Alimukhtar).

Pos terkait