SULAWESI SELATAN

Mulai 23-26 Mei Pergerakan Orang Keluar Masuk Majene Akan Dibatasi

Mulai 23-26 Mei Pergerakan Orang Keluar Masuk Majene Akan Dibatasi

MAJENE, UPEKS.co.id–Pemerintah Kabupaten Majene, melalui Tim Gugus Tugas Penanganan (TGTP) Covid-19  rencana akan melakukan pembatasan pergerakan orang yang akan masuk dan keluar dari ke wilayah Majene, untuk mencegah penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

Juru bicara Tim Gugus Tugas Penanganan (TGTP) Covid-19 Kabupaten Majene, Sirajuddin mengatakan, rencana pembatasan akses masuk dan
keluar Majene tersebut sesuai hasil rapat pertemuan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tadi diruang pola kantor Bupati Majene dipimpin langsung Bupati Majene, Fahmi Massiara dihadiri Forkopinda Majene.

“Hasil rapat pertemuan tadi Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Majene telah disepakati akan dilakukan pembatasan pergerakan orang yang akan masuk dan keluar di wilayah Kabupaten Majene,” kata Sirajuddin, Selasa
(19/5/2020).

Menurut Sirajuddin ada beberapa point  yang disepakati dalam pertemuan antara lain, dalam rangka mengantisipasi arus pendatang silaturahmi
berasal dari luar wilayah Kabupaten Majene ataupun masyarakat Kabupaten Majene yang akan bersilaturahmi ke luar wilayah Kabupaten Majene yang berpotensi menjadi carrier Covid-19, maka akan dilakukan Pembatasan Pergerakan di Daerah Perbatasan terhadap masyarakat yang akan masuk dan keluar wilayah Kabupaten Majene, berlaku efektif mulai tanggal 23 hibgga 26 Mei 2020.

Keputusan tersebut akan disosilisasikan oleh Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majene mulai Rabu 20
Mei 2020 besok. Pembatasan Pergerakan Orang (PPO) dilakukan pada akses transportasi darat dengan melakukan pengawasan ketat terhadap para pengendara dan penumpang yang melalui perbatasan Kabupaten
Majene,” terangnya.

Selanjutnya, Pengendara dan penumpang yang bukan penduduk Kabupaten Majene yang terindikasi akan masuk sementara ataupun menetap dalam
jangka waktu tertentu akan diminta kembali ke daerah asal. PembatasanSelektif ini dikecualikan terhadap kendaraan angkutan barang, logistic, obat-obatan dan BBM.

Penjagaan perbatasan akan dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan
Daerah Perbatasan, Dinas Kesehatan bersama Petugas Puskesmas denganpengaturan Shift Penjagaan pada Pos Perbatasan.(Alimukhtar).

#TRENDING

To Top