Guru Besar UNJ Harap  Pendidikan Indonesia Terbebas  Intervensi Politik

  • Whatsapp
Guru Besar UNJ Harap  Pendidikan Indonesia Terbebas  Intervensi Politik

MAKASSAR, UPEKS.CO.ID–Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se Indonesia menggelar Seminar Pendidikan secara online guna memperingai Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2020. Imadiklus Indonesia menghadirkan Prof. Hafid Abbas yang merupakan Guru Besar ilmu pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan juga Dr. Hetifah Sjaifudian M.PP yang merupakan wakil ketua Komisi X DPR RI memaparkan kondisi pendidikan yang terjadi di tanah air.

Guru besar Universitas Negeri Jakarta Prof. Hafid Abbas memaparkan permasalahan dunia pendidikan yang belum terselesaikan dalam beberapa tahun terakhir ada indikasi amat berbahaya bagi masa peradaban Negeri, yakni kecenderungan-kecenderungan yang saling bertentangan dalam pengelolaan pendidikan nasional.

Bacaan Lainnya

“Kecenderungan pendidikan kita hari ini saling bertentangan dalam pengelolaan pendidikan nasional. Pertama bahwa kecenderungan besarnya anggaran pendidikan akan tetapi justru mutu pendidikan semakin merosot, kedua meningkatnya anggaran sertifikasi guru tapi dampaknya terhadap dunia pendidikan belum terlihat dan ketiga pengangkatan sekitar 100.000 guru setiap tahun tetapi jumlah guru sudah amat surplus menurut standar international. Selain itu, masih ada 88.8 % dari sekitar 220 ribu sekolah dari SD hingga SMA/SMK yang belum melewati standar minimal dan hanya 0.65% yang berstandar Internasional,” jelas Guru Besar dan ketua senat UNJ dalam rilisnya diterima Upeks.

Lebih lanjut dikatakan Prof. Hafid yang juga mantan ketua KOMNAS HAM bahwa yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu yaitu membenahi dulu standarnya dengan seluruh aspeknya sebagai induk masalahnya.

Selain itu,  pendidikan terlihat terus terbelenggu dalam intervensi politik baik di pusat maupun di daerah sehingga terlihat siapapun boleh menangani urusan pendidikan, misalnya ada Kepala Dinas Pendidikan yang berasal dari urusan pemakaman, ada pula dari urusan pasar, dan sebagainya.

Ini sungguh-sungguh bertentangan dengan Konvensi UNESCO dan ILO (1966) yang mensyaratkan bahwa urusan pendidikan diprioritaskan kepada mereka yang mengerti pendidikan dan berpengalaman menjadi guru.

Hal yang sama juga terlihat di jenjang pendidikan tinggi, tidak jauh berbeda kondisinya dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Diantara 4.715 institusi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia hanya 96 PT yang berakreditasi A sehingga bagaimana mungkin kita akan menerapkan kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar dengan kenyataan seperti itu.

Semestinya, kebijakan “merdeka belajar” dan ” kampus merdeka” dilakukan jika seluruh sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dan seluruh perguruan tinggi sudah melewati standar minimal. Inilah tugas kementerian untuk bekerja semaksimalnya dengan anggaran yang ada untuk meingkatkan standar akreditasi tersebut.

Dalam seminar tersebut Prof. Hafid juga mengungkapkan bahwa sebaiknya setiap kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan dilakukan penelitian ilmiah terlebih dahulu, harus ada evident based yang mendasari perlunya dilakukan peribahan itu.  Tanpa penelitian itu, kebijakan yang diambil sama halnya, mengobati pasien tanpa mengeri penyakitnya.(rusli siri)

Pos terkait