Gugat PPID, KIP Sulsel Nyatakan PKN Enrekang Menang

  • Whatsapp
Gugat PPID, KIP Sulsel Nyatakan PKN Enrekang Menang
Bahar. (foto: sry/upeks)
Gugat PPID, KIP Sulsel Nyatakan PKN Enrekang Menang
Bahar. (foto: sry/upeks)

ENREKANG, UPEKS.co.id — Sengketa informasi publik antara Pemantau Keuangan Negara (PKN) Enrekang vs  Pejabat Pengelola Informasi (PPID) Enrekang berakhir Senin 11 Mei 2020 di kantor komisi informasi Sulsel.

Masalah berakhir dengan putusan mengabulakan segala tuntutan dari pihak pemohon, PKN Enrekang kepada  termohon PPID kabupaten Enrekang.

Bacaan Lainnya

Dalam mewujudkan Negara yang aman dan sejahtera hingga pada tingkatan daerah, seluruh lapisan masyarakat  diberikan kewenangan dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Itu jelas tertuang dalam UU Bo 14  tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dari dasar itulah muncul berbagai lembaga swadaya, salah satunya adalah LSM Pemantau Keuangan Negara  (PKN) Enrekang.

Bahar atau akrab disapa Baba selaku ketua PKN Enrekang telah mengajukan permohonan data ke PPID  Kabupaten Enrekang sebagai bagian untuk mewujudkan marwah UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Diluar dugaan, ternyata Pemkab Enrekang tidak semudah itu mengindahkan permohonan PKN Enrekang, karena  untuk mendapatkan data yang dimohonkan harus melewati proses yang panjang. Pihak pemohon harus  melakukan sidang di Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan.

Setelah melayangkan gugatan sebelumnya. Bahar, Ketua PKN Enrekang mengatakan pihaknya harus beberapakali bolak balik untuk urusan tersebut.

“Saya dan beberapa teman harus bolak balik mengikuti sidang kurang lebih 5 kali, hingga mendapatkan hasil  yang memuaskan. Dalam pembacaan putusan, pihak KIP Provinsi Sulsel melalui live fecebook akibat pandemi bahwa PKN Enrekang menang dalam sengketa permohonan data ke PPID Kabupaten Enrekang,” ujarnya.

“Kami masih harus menunggu surat kuasa pengambilan data di PPID Kabupaten Enrekang dari KIP Provinsi  Sulawesi Selatan”. Ungkapnya.

Bahar mengatakan, hal yang mendasari keinginanya untuk mendapatkan data adalah, ingin mewujudkan Enrekang yang bersih dari tindak pidana korupsi. Keterbukaan informasi publik itu sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Senada dengan itu, Patar Sihotang SH MH, Ketua Umum PKN Pusat melalui seluler berterima kasih kepada  komisioner yang telah mengabulkan permohonan PKN tentang Keterbukaan informasi publik. Itu terkait laporan  pertanggungjawaban dan dokumen kontrak pengadaan pekerjaan di masing masning SKPD Pemkab Enrekang.

Semoga ke depan, putusan ini bermanfaat bagi masyakat umum dan khsuusnya masyakarat Kabupaten Enrekang dalam pengembangan pribadi bidang keterbukaan informasi.

Selain itu mengubah paradigma pejabat selama ini  yang menganggap, dokumen kontrak itu rahasia Negara, kata Ketua PKN Pusat Patar Sihotang.

Dia mengatakan tujuan permohonan informasi publik, sebagai bahan informasi bagi tim PKN untuk melaksanakan  investigasi di lanpangan sesuai amanat PP 43 tahun 2018.

Tuntutan PKN melalui KIP Sulsel terkabul dan dinyatakan PKN Enrekang memenangkan persidangan keterbukaan  informasi tersebut.

Itu menunjukkan apa yang selama ini dituntut Pemantau Keuangan Negara yang telah disampaikan Ketua PKN  bukan bersifat rahasia yang selama ini dianggap pemda tidak boleh dipublikasikan.

Sebagai Ketua PKN Enrekang, Bahar mengatakan selama ini Pemkab Enrekang sangat keliru jika tertutup dalam  pengelolaan keuangan. (Sry).

Pos terkait