ANEKA

Ajiep Sayangkan Pemerintah Larang Salat Idul Fitri di Masjid tapi Longgarkan Mal

Ajiep Sayangkan Pemerintah Larang Salat Idul Fitri di Masjid tapi Longgarkan Mal

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulsel, Ajiep Padindang  menyayangkan kebijakan pemerintah yang memperketat larangan beribadah di masjid sementara melonggarkan  pusat perbelanjaan.

“Saya sayangkan pemerintah jika perketat larangan Salat Idul Fitri di masjid. Sekarang terlalu berkembang stigma  di masyarakat bahwa rumah ibadah diperketat sementara tempat perbelanjaan dilonggarkan,” tegas Ajiep di  Kantor Balai Senator, Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud, Boulevard, Panakkukang, beberapa saat lalu.

Menurut Ajiep Padindang, pelaksanaan Salat Idul Fitri seharusnya bisa dilakukan dengan standar protokoler  penanganan covid-19. Misalnya panitia atau pengurus masjid menyediakan alat pengukur suhu tubuh di pintu  masuk. Kemudian di tempat wudhu juga disiapkan sabun dan hand sanitizer.

Ajiep Sayangkan Pemerintah Larang Salat Idul Fitri di Masjid tapi Longgarkan Mal

Selanjutnya, pengelola masjid diberikan arahan untuk mempersingkat rangkaian pelaksanaan salat id. Misalnya
khutbah jangan panjang.

“Bisa kalau masing-masing di kompleks saja jangan digeneralisir. Maksud saya, kalau mau ketat penanganan  covid-19 harus tutup semua. Jangan mal dilonggarkan sementara masjid diperketat,” terang mantan Ketua Komisi  A DPRD Sulsel ini.

Lebih jauh, Ajiep meminta pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota tidak melonggarkan penanganan  covid-19. Dia mengungkapkan informasi dari beberapa negara yang berakibat fatal setelah pelonggaran.

“Banyak info dari negara lain yang mencoba longgarkan penanganan covid-19 kemudian mendapatkan serangan  tahap II. Akibatnya korban jiwa lebih banyak,” ungkapnya.

“Saya paham dampak ekonomi, tapi yang harus diuatamakan nyawa masyarakat. Intinya, pola penanganan  bansos perlu diperbaiki. Kami di Komisi I sudah membahas persoalan bansos ini,” sebutnya.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan pemerintah tidak bisa menjadikan anggaran sebagai alasan pelonggaran  penanganan covid-19. Sementara sudah ada pos untuk covid.

“Fokus reses kali ini selain terkait undang-undang juga aksi sosial penanganan dampak covid. Kami lakukan  kunjungan ke beberapa kelompok masyarakat untuk menyerahkan bantuan paket sembako,” tutup Ajiep  Padindang. (mah)

#TRENDING

To Top