Postur APBN Tak Fokus Penanganan Corona, Ajiep Surati Pimpinan DPD RI

  • Whatsapp
Postur APBN Tak Fokus Penanganan Corona, Ajiep Surati Pimpinan DPD RI

Postur APBN Tak Fokus Penanganan Corona, Ajiep Surati Pimpinan DPD RI

MAKASSAR, UPEKS.co.id –Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulsel Dr Ajiep Padindang menyurati pimpinannya.

Bacaan Lainnya

Surat tersebut berisi sikap dan usul penolakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 dan PERPRES Nomor 54 Tahun 2020.

Penolakan tersebut setelah melaksanakan kajian terhadap PERPU nomor 1 terhadap 12 UU yang
terkait dengan keuangan negara.

Senator dua periode ini menyampaikan pendapat dan usulan yakni mengapresisasi secara baik upaya pemerintah, khususnya Presiden Jokowi dalam penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Bahwa membutuhkan kewenangan yang kuat dan pagu anggaran yang memadai dengan
sistem pengelolaan yang bersifat darurat untuk mengendalikan pemerintahan dan menggerakkan semua komponen bangsa sampai pemerintahan desa,” jelasnya.

Namun Ajiep berpendapat bahwa, tidak diperlukan adanya 12 UU yang digabung dalam satu PERPU.
“Saya mengusulkan agar Pimpinan DPD RI menyampaikan pada Pimpinan DPR RI dan Presiden RI, agar menunda pembahasan PERPU tersebut menjadi undang-undang hingga selesai pandemi Covid 19,” tegasnya.

Adiep juga meminta kepada Presiden RI, agar dalam melaksanakan PERPU N0.1 tahun 2020, memperketat pengendalian dan pengawasannya serta selalu mengingat Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD RI tahun 1945″pinta Ajip.

Dijelaskan bahwa, kekuasaan hampir tak terbatas untuk pengelolaan keuangan negara dan pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid 19 diberikan kepada Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan ( OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan
legalitas undang-undang yang sebagian masih berlaku ( Sebagian sudah dilebur.

“PERPU No.1 Tahun 2020), baik secara sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama melalui lembaga yang dibentuk yakni Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Puncak dari Kewenangan dan kekuasaan tak terbatas itu, terlihat dalam BAB V, Ketentuan Penutup, pasal 27, ayat (1),”urainya.

Mantan Ketua Komite IV DPD RI ini berharap PERPU No.1 Tahun 2020 ini betul-betul bersifat sementara, sesuai konsideran menimbang, sehingga apabila Covid 19, sudah terkendali dan kondisi perekonomian sudah pulih, maka PERPU ini tidak digunakan lagi oleh pemerintah.

“Oleh karena hanya bersifat lintas tugas alkel, maka Pimpinan DPD RI diharapkan membentuk Tim Kerja atau PANSUS pemantau dan
pengawas.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Sulsel ini mengaku dapat memahami karena keadaan darurat, maka PERPRES ini terbit, namun yang sulit dipahami adalah ternyata postur APBN 2020 sesuai PERPRES itu, tidak fokus pada penanganan Covid 19, yang hanya menyediakan pagu Rp. 255,1 Triliun, jauh dari apa yang disebutkan selama ini oleh Presiden Jokowi yakni Rp405,1 Triliun.(mah)

Pos terkait