Kadinsos Tegaskan, Dana Penanganan Covid-19 Selayar Rp3 Miliar, Ini Peruntukannya

  • Whatsapp
Kadinsos Tegaskan, Dana Penanganan Covid-19 Selayar Rp3 Miliar, Ini Peruntukannya

Kadinsos Tegaskan, Dana Penanganan Covid-19 Selayar Rp3 Miliar, Ini Peruntukannya

SELAYAR.UPEKS.co.id—Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar siapkan dana penanganan Covid-19
sebanyak Rp3 Miliar 60 juta. Peruntukannya, masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan karena
dampak Covid-19.

Bacaan Lainnya

Selain itu, keluarga miskin yang non penerima atau yang tidak menerima Program PKH dan program sembako  pangan dari APBN, kata Kadis Sosial, Patta Amir, Senin (13/4/2020).

Patta Amir mengatakan, anggaran tersebut kita khususkan untuk pembeli beras premium dengan mie instan dan  sumber dana penanganan covid ini berasal dari APBD kabupaten.

Jumlah penerima yang terdata hingga kemarin 10.776 KK dan masih menunggu tujuh desa belum memasukkan  datanya dan kita prediksikan penerima sebanyak 14.000 lebih, ucapnya

Dikatakannya, dalam rangka penanganan covid ini kami dibantu kepala Desa/kelurahan untuk mendata  masyarakat didesanya berhubung wilayah geografis Selayar terdiri dari pulau pulau seperti Pasilambena.

Olehnya itu, ketika kami turun mendata langsung, maka akan membutuhkan waktu yang lama, disisi lain penanganan  covid ini harus disegarakan.

“Kami percayakan kepada Kepala Desa setempat untuk mendata,dan tidak terlepas dari itu kami akan berupaya
untuk meminimalisir adanya bantuan yang tidak tepat sasaran” tambahnya.

Selain itu, kata Patta Amir, penyaluran bantuan penanganan Covid-19 rencananya kita akan salurkan pekan depan  atau tanggal 20 April.

“Jadi diharapakan Desa/kelurahan bisa memasukkan datanya dan kami terima terakhir hari ini,sehingga proses  seleksi penerima bantuan kita akan lakukan besok”, ujarnya.

Mengakhiri keterangannya Patta Amir berharap, data yang dikirimkan Desa/ kelurahan atau yang dimintakan  bantuan betul betul masyarakat yang terdampak dan memang membutuhkan bantuan. Sehingga pada saat  penyaluran nanti,Desa/Kelurahan betul betul menyalurkan kemasyarakat yang didata.

“Jangan ada istilah, ada yang tidak terdata dan diberi bantuan karena untuk mengatur. Ini adalah program  pemerintah yang pastinya segala sesuatunya harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan UU  sehingga kami pasti akan memonitor kembali”, tegas Patta Amir. (Sya).

Pos terkait