Hakim Pengadilan Tolak Praperadilan Prof. Dr Marthen

  • Whatsapp
Hakim Pengadilan Tolak Praperadilan Prof. Dr Marthen

Hakim Pengadilan Tolak Praperadilan Prof. Dr Marthen

MAKASSAR, UPEKS. co.id— Sidang praperadilan yang diajukan pemohon Prof Dr Marthen Napang dengan  termohon Polrestabes Makassar, ditolak secara keseluruhan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar, Senin, (12/4/20).

Bacaan Lainnya

Sidang praperadilan nomor perkara : 7/ pid.pra / 2020/ PN. Makassar, dengan pemohon Prof Matrhen Napang  melawan Kapolrestabes Makassar yang diwakili oleh personel Bidkum Polda Sulsel dan Subbagkum Polrestabes  Makassar disidangkan hakim tunggal DR Zulkifli, SH.MH.

“Mengadili, menolak permohonan pemohonan seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada pemohon,”  kata Zulkifli saat membacakan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (13/4/20).

Prof Marthen Napang selaku pemohon menggugat Polrestabes Makassar atas pemberhentian atau SP3 kasus  dugaan pencemaran nama baik seseorang yang dilaporkan pemohon tersebut.

Hakim menolak gugatan itu dengan pertimbangan penyidik Polrestabes Makassar menghentikan kasus tersebut  dianggap sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme berlaku.

Ketua Tim Kuasa Hukum Polrestabes Makassar, Kombes Pol Hambali yang dikonfirmasi membenarkan hasil  putusan gugata praperadilan Pengadilan Negeri Makassar.

Hambali mengatakan, permohanan praperadilan Hakim dalam pertimbangan menyebutkan bahwa mekanisme dan  prosedur yang diambil oleh penyidik dalam mengentikan proses penyelidikan dan penyidikan ini sudah  dilaksanakan sesuai aturan.

“Mulai dari tahap awal penyelidikan dan penyidikan dan gelar perkara kemudian diputuskan bahwa perkara yang  disidik dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti yang dilaksanakan penyidik. Itu sudah prosedur dan  mekanisme. Hakim menilai seperti itu, ” katanya.

Sehingga kata Hambali, keputusan penyidik untuk menghentikan perkara tersebut sudah dan sudah sesuai.  Perkara yang dihentikan itu dugaan pencemaran nama baik pasal 310 ayat 2 dengan bunyi pencemaran nama baik  dengan tulisan.

“Unsur yang utama itu harus disebarkan kepada umum. Tapi unsur itu tidak ditemukan dalam perkara ini,” tegas  Kabid Binkum Polda Sulsel ini.(Jay)

Pos terkait