Fraksi Golkar dan PAN: Dinsos Harus Data Ulang, Kenapa ASN dan Orang Meninggal Terima BLT

  • Whatsapp
Fraksi Golkar dan PAN: Dinsos Harus Data Ulang, Kenapa ASN dan Orang Meninggal Terima BLT

Luwu, Upeks.co.id–Perjuangan pemerintah Kabupaten Luwu untuk bisa maksimal mendapatkan bantuan dari kementerian yang akan dibagikan kepada masyarakat Luwu dan langsung mengidentifikasi penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang berasal dari kementerian sosial (Kemensos).

Dari 40 ribu jumlah KK di Luwu sesuai data terpadu kemensos, sekitar 59 persen yang mendapatkan BLT atau 23 ribu lebih KK penerima.

Bacaan Lainnya

Sayangnya data penerima yang didapatkan dari data kemensos sebagai penerima BLT ada ASN dan orang yang sudah meninggal. Tentu ini mendapatkan kritikan tajam dari anggota DPRD Luwu khususnya Fraksi Golkar dan PAN

Wakil ketua 2 DPRD Luwu, Zulkifli dengan tegas meminta agar pendataan BLT dinsos harus memiliki data yang faktual di lapangan laporan masyarakat ada PNS yang mendapatkan BLT.

“Data seperti ini kan tidak jelas masih menggunakan data lama tahun 2015, sebaiknya data ini di mutakhirkan dan mencoret yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, mantan komisioner KPU Luwu ini meminta ketegasan pemerintah daerah menetapkan luwu sebagai zona apa dan statusnya covid 19 di Luwu seperti apa, apakah merah, kuning, atau hijau buatkan pemetaan informasi geografis berbasis desa dan kecamatan.

Agar masyarakat tidak bimbang dan taat pada himbauan pemerintah, Walaupun ada keputusan himbauan pemerintah tapi masyarakat menyangkal bahwa Luwu masih dalam zona hijau.

“Apalagi sekarang ini bulan ramadhan masih banyak saudara kita sholat di masjid”ujarnya

Hal yang sama diungkapkan Anggota DPRD Luwu dari Fraksi PAN Lahmuddin, meminta pemerintah mendata dengan baik. “Data dengan baik data harua diperbaharui,” ujarnya.

Diketahui pada rapat kemarin, Selasa(28/04) diungkapkan  Luwu Khusus untuk penerima BLT Kemensos untuk bantuan dalam rangka pandemi corona, di kabupaten Luwu mencapai 23.681 KK, yang tersebar di 227 desa dan kelurahan.

“Kami menggunakan data yang ada di Kemensos, melalui data terpadu kesejahteraan sosial. Data inilah yang jadi acuan. Untuk penerima bantuan jumlahnya mencapai 40 ribu KK,” ujar sekretaris Dinas Sosial, Gasmin Garim, Selasa 28 April 2020, di DPRD Luwu.

Ia menjelaskan, jika dari jumlah mencapai 40 ribu, akan diakomodir dalam beberapa jenis bantuan dari kementerian sosial, yakni bantuan pangan non tunai (BPNT), serta ada bantuan yang akan diserahkan karena adanya pandemik covid19, yakni BLT.

“Untuk BPNT jumlahnya mencapai 21.750 KK, dan ada penambahan 3.000 ribu KK. Selain itu nantinya ada bantuan dari program keluarga harapan (PKH) dan sembako yang merupakan bantuan dari pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Ia menguraikan jika, untuk penerima bantuan langsung tunai BLT dari kementerian sosial jumlahnya yakni 600 ribu perbulan.

Penerima akan mendapatkan bantuan selama 3 bulan, sehingga setiap kepala keluarga akan mendapatkan Rp1.800.000.

“Khusus untuk penerima BLT di kabupaten Luwu mencapai 23.681 KK, yang tersebar di 227 desa dan kelurahan. Intinya bantuan BLT ini diserahkan karena adanya dampak dari pandemik covid19,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Luwu Rusli Sunali berharap agar penerima bantuan BLT Kemensos bisa tepat sasaran. Sebab pihaknya menerima banyak informasi terkait akurasi data penerima BLT.(kartini echa)

Pos terkait