BLT Rp 600.000 tak Boleh Diterima Pemilik Kartu PKH dan Rastra, Harus Tepat Sasaran

  • Whatsapp
BLT Rp 600.000 tak Boleh Diterima Pemilik Kartu PKH dan Rastra, Harus Tepat Sasaran
BLT. Camat Sabbang Sitti Kidar ke dua dari Bupati Lutra, ke tiga Camat Sabbang Selatan dan samping BupatiKepala Puskesmas Sabbsng Selatan. IST.
BLT Rp 600.000 tak Boleh Diterima Pemilik Kartu PKH dan Rastra, Harus Tepat Sasaran

BLT. Camat Sabbang Sitti Kidar ke dua dari Bupati Lutra, ke tiga Camat Sabbang Selatan dan samping Bupati Kepala Puskesmas Sabbsng Selatan. IST.

LUTRA,UPEKS.co.id—Presiden Joko Widodo memutuskan, pemerintah pusat akan memberikan Bantuan
Langsung Tunai ( BLT) kepada warga miskin Rp 600.000 per bulan.

Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat miskin saat pandemi wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Bacaan Lainnya

Penyaluran BLT ini diberikan 3 bulan (April – Juni 2020). Bantuan ini dikhususkan warga miskin. Itu diambil dari  Dana Desa di setiap Desa di indonesia.

“Syarat penerimanya, keluarga miskin yang bukan punya kartu penerima Program Keluarga Harapan ( PKH), dan  Kartu Rastra/BPNT/Sembako dan Kartu Prakerja,” tulis Kementerian Keuangan dikutip Camat Sabbang Sitti Kidar,  Rabu (29/4/2020).

“Penerima BLT ini didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketentuan mengenai mekanisme  pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan  Menteri Desa PDTT,” ucap Sitti Kidar pada wartawan media ini.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35 persen dari Dana Desa  atau lebih dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya.

Penyaluran Dana Desa(DD) juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan
agar lebih cepat.

Kepala Desa (Kades) merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga  pertanggungjawaban BLT Desa.

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) diambil dari Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan  oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa (Pemdes) tidak menganggarkan BLT Dana Desa, pemdes akan  dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50 persen untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya
hingga penghentian penyaluran Dana Desa tahap III,” tutur Sitti Kidar.

Untuk pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah  Daerah setempat dan Pusat.

Camat Sabbang Sitti Kidar yang juga Plt Kepala Desa Bakka, berharap agar masyarakat ikut mengawasi dan terus  memberikan masukan untuk perbaikan karena pandemik Covid-19 adalah tantangan bagi seluruh bangsa  Indonesia.

Jika tidak tepat sasaran, dan dengan terus menjaga kebersamaan, persatuan, dan kegotongroyongan, insya Allah kita mampu menghadapi dan mengatasi pandemi Covid-19, ujar Sitti Kidar.

Sekadar diketahui masyarakat bahwa, ada dua cara bantuan diserahkan, yakni dalam bentuk nontunai dan tunai  disesuaikan dengan kondisi Desa setempat. (yustus)

Pos terkait