Andi Suriadi: Pemilik Kartu PKH dan Rastra tak Bisa Dapat Bantuan JPS Dampak Corona

  • Whatsapp
Andi Suriadi: Pemilik Kartu PKH dan Rastra tak Bisa Dapat Bantuan JPS Dampak Corona

Andi Suriadi: Pemilik Kartu PKH dan Rastra tak Bisa Dapat Bantuan JPS Dampak Corona

LUTRA,UPEKS.co.id— Selain untuk Desa-Desa, Jaring Pengaman Sosial (JPS) diperuntukkan warga
terdampak Corona. Juga akan disediakan untuk seluruh Kelurahan di Kabupaten Lutra, Sulsel.

Bacaan Lainnya

Karena dana Kelurahan sangat kecil dibandingkan Dana Desa, mantan anggota DPRD Lutra, Andi Suriadi melihat  investasi di Kantor Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang, agar anggaran JPS disesuaikan Dana Kelurahan.

Sama halnya di Desa, JPS untuk warga Kelurahan bisa diberikan dalam bentuk sembako karena aktivitas warga  yang terbatas untuk mencari nafkah, kata tokoh masyarakat yang juga mantan anggota Legislatif Lutra pada  wartawan, Rabu (29/4/2020).

Dikatakannya, ini konsekuensi imbauan, agar warga mengurangi aktivitas di luar rumah dan lebih banyak tinggal di  rumah. Sehingga otomatis pendapatan warga berkurang bahkan ada yang hilang mata pencaharian,” jelas Andi  Suriadi.

Kata Opu Suriadi, bantuan sembako ini akan diberikan selama warga tersebut tidak bisa beraktifitas di luar rumah  untuk mencari nafkah.

“Pemda atau Pemdes atau Pemerintah Kelurahan menyiapkan paket sembako selama warga tidak bisa  beraktifitas dirumah untuk menjamin kebutuhan hidup sehari-hari beserta keluarganya. Tentu dengan berbagai  kriteria yang telah ditetapkan sehingga sembako tepat sasaran dan asas manfaatnya tercapai,” ujar Opu Suriadi di
dampingi Lurah Marobo, Imran Djaddung.

Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini, kata Opu Suriadi membeberkan, kriteria yang berhak mendapatkan bantuan ,  masyarakat kurang mampu yang tidak peroleh fasilitas Rastra/BPNT/Sembako dan PKH serta masyarakat yang  rentan menjadi miskin, seperti karyawan yang di PHK.

Selain anggota PKH yang punya Kartu dan penerima Rastra/BPNT/Sembako tidak bisa diberi dan Pegawai Negeri  Sipil, warga yang punya usaha besar di desa seperti punya usaha  penggilingan padi, punya toko besar, itu tak bisa  diberikan JPS,”pungkasnya. (yustus).

Pos terkait