NEWS

Jika Covid-19 Berlanjut Sampai Agustus, APBD Sulsel Bisa Jebol

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel segera memanggil Gugus Tugas Covid-19 guna mempertanyakan proyeksi dan skenario penanganan pandemi di Sulsel.

“Yang kita mau ketahui, kira-kira sampai kapan pandemi ini berakhir. Seperti apa skenario Gugus Tugas. Orang bekerja kan harus punya target,” terang Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erbe, ditemui di ruang kerjanya beberapa saat lalu.

Menurut Ni’matullah sebenarnya ada persoalan serius yang dihadapi Sulsel di tengah pandemi covid-19 atau corona ini, yaitu menyangkut pendapatan daerah. Dia menuturkan jika keadaan ini berlanjut sampai Agustus, bisa saja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel jebol.

“Kalau keadaan berlanjut sampai Agustus, APBD kita bisa jebol. Kalau DKI, kan dia pusat dan punya opsi utang luar negeri. Sementara kita, mau pinjaman dari mana,” sebut Ulla–sapaan akrab Ketua Partai Demokrat Sulsel ini.

Untuk itu, DPRD Sulsel ingin mempertanyakan berapa dana sebenarnya yang dipegang BPKAD. “Berdasarkan pengakuan Bappenda, selama pandemi ini pendapatan Sulsel turun sekitar Rp1 triliun lebih. Dan ini sangat mengkhawatirkan untuk APBD Sulsel kedepan,” ungkapnya.

PEMANGKASAN ANGGARAN

Ni’matullah menyatakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel sudah melakukan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait sumber dan penggunaan anggaran penanganan pandemi corona atau covid-19, senilai Rp500 miliar.

“Kan sebelumnya sudah jelas, kita tetapkan plafon Rp250 miliar untuk dua bulan. Dan begitupun selanjutnya hingga total Rp500 miliar. Makanya, kita minta TAPD menyusun proposal dari mana sumber dana itu,” jelasnya.

Seiring dengan surat edaran Mendagri dan Menteri Keuangan, dan Peraturan Pemerintah, sambung Ni’matullah maka pemerintah provinsi sudah melakukan penyisiran. “Jadi Rp500 miliar itu didapat dari rasionalisasi dari belanja langsung dan tidak langsung,” terang Ulla.

Diantaranya; untuk belanja langsung seperti belanja pegawai dipotong hingga 50,13%, belanja barang dan jasa dipangkas 50,21%, belanja modal dipangkas sebesar 43,92%.

Khusus sekretariat dewan dipangkas hingga Rp13 miliar. Termasuk biaya perjalanan dewan baik dalam maupu luar. Terlebih perjalanan luar negeri dewan ikut dipangkas. Kemudian makan minum.

Adapun peruntukan Rp500 miliar, yakni kebutuhan tahap pertama sebesar Rp100 miliar dan telah terealisasi 100%. Tahap kedua sebesar Rp117,600.000.000, dan terelisasi Rp93 miliar lebih atau 73%. Tahap tiga mencapai 372.400.000.000 belum terealisasi.

Untuk claster penanganan kebutuhan kesehatan masyarakat anggarannya sebesar Rp291.745 miliar, claster jaring pengaman sosial Rp24,8 miliar, claster penanganan dampak ekonomi Rp183 miliar lebih.

“Khusus claster penanganan dampak ekonomi sama sekali belum dicairkan. Baru claster A dan B,” papar Ulla.

“Kita fokus ke penanganan dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Kita kontrak beberapa hotel untuk dokter, dan masyrakat baik yang ODP dan PDP. Pemulihan, kita akan fokus lebih serius pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM. Jangan sampai selesai covid tidak ada panen,” tutup Ni’matullah. (mah)

Loading...

#TRENDING

To Top