Ikut Imbauan Pemerintah, KSPSI di Makassar Tunda Aksi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

  • Whatsapp
Ikut Imbauan Pemerintah, KSPSI di Makassar Tunda Aksi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Ikut Imbauan Pemerintah, KSPSI di Makassar Tunda Aksi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Forum komunikasi Pemuda sulsel bekerjasama dengan Poros pemuda indonesia sulsel gelar dialog yang bertemakan ” Pro kontra omnibus law menuju indonesia maju” diwakop Alira Point Boulevard Senin (23/3/2020).

Bacaan Lainnya

Penundaan aksi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dilakukan karena mewabahnya virus corona atau Covid-19 sekaligus mengikuti himbauan pemerintah.

“Karena 23 Maret ini sidang pembahasan Omnibus Law ditunda dan bocorannya baru dilanjutkan 29 Maret, maka kami baru akan turun tanggal 29 Maret,” ungkap Abdul Muis, Sabtu (21/3/2020).

Dalam diskusi tersebut juga Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel Abdul Muis mengatakan RUU tersebut akan melemahkan tenaga kerja karena di dalamnya terdapat UU pelemahan buruh.

Khususnya, katanya jaminan sosial hingga tak mendapatkan pesangon saat berhenti dari perusahaan yang ia tempati bekerja.

“Setelah kami cermati, memang melemahkan pekerja yang sangat besar, ia merubah dan menghapus, tapi menerbitkan aturan baru, terutama jaminan sosial kita,” kata Muis.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (SKPI) Sulsel, Abdul Muis mengatakan dalam RRU ini akan menjadi pelemahan tenaga kerja karena didalamnya terdapat undang undang yang melemahkan para buruh, khususnya jaminan sosial hingga tak mendapatkan pesangon saat berhenti dari perusahaan yang dia tempati bekerja.

“Setelah kami cermati , memang melemahkan pekerja yang sangat besar, dia merubah dan menghapus. Tapi menerbitkan aturan baru, terutama jaminan sosial kita semua,” kata Abdul Muis dalam diskusi “Pro kontra Omnisbus Law” disalah satu warkop di kota Makassar.

Dirinya juga menyebutkan dalam pembahasan naska akademik tak ada satupun dari perwakilan buruh yang dilibatkan. Bahkan pihaknya berupaya menggagalkan RUU Omnisbus Law. “Jika memang nantinya disahkan kita masih memiliki hak untuk melakukan penolakan dengan mengajukan judicial review ke MK, ” tuturnya.

Pengamat Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Amkop Makassar Dr Bahtiar Maddatuang mengatakan berdasarkan informasi yang yang dia dapatkan memang pemeritah tak melibatkan perwakilan buruh, seharusnya kata dia mereka ikut andil juga.

“Harus ditinjau ulang, saran saya pemerintah dapat melibatkan para buruh, atau organisasi yan berpihak kepada buruh,” katanya

Tapi kata dia yang harus ditingkatkan oleh pemerintah saat ini bagaiman investasi yang lima persen tersebut bukan untuk pembangunan tapi disetor industri atau mesin.

“Investasi saat ini masih bagus, tapi lebih banyak pada sektor pembangunan saja dan kita harapkan bagaimana bisa juga pada sektor mesin,” ujarnya.

Dirinya menyebutkan saat ini pemerintah ingin bagaimana investasi dari Cina ke Indonesia setelah Cina mengalami kejolakan dengan Amerika.(mah)

Pos terkait