ANEKA

Bawaslu Sosialisasi Pasal 71 UU Nomor 10/2016 di Lutim

LUTIM.UPEKS.co.id—Bupati Lutim,Thoriq Husler hadiri sosialisasi Penerapan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.

Kegiatan dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur, di Kantor Bawaslu Luwu  Timur, Malili, Kamis (13/02/2020).

Sosialisasi dibuka Ketua Bawaslu Lutim, Rahman Atja, dengan menghadirkan narasumber Bawaslu Provinsi  Sulawesi Selatan, Azry Yusuf.

Bupati Lutim hadir bersama Asisten, Staf Ahli dan beberapa Kepala OPD Lingkup Pemkab Luwu Timur serta para insan pers.

Bupati apresiasi langkah Bawaslu Lutim untuk menciptakan suasana Pilkada yang aman dan kondusif dengan  menggelar sosialisasi.

“Kita berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, tapi terus dilakukan utamanya untuk para ASN, agar kita semua
mendapatkan gambaran tentang hal mana saja yang bisa dilakukan sesuai regulasi dan hal-hal lainnya yang tidak  boleh dilakukan,” papar Husler.

Loading...

Ketua Bawaslu Lutim, Rahman Atja mengatakan, 24 Februari 2020 juga akan laksanakan sosialisasi terkait netralitas ASN. Narasumber KASN, Bawaslu Sulsel, dan Akademisi hingga DKPP.

Pada sosialisasi ini, Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf menyampaikan bunyi pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 sebagai  berikut :

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah  satu pasangan calon.

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang  melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang  menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan
pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati Walikota.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai  dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (citizen report/hms).

Loading...
Loading...

#TRENDING

To Top