ANEKA

Awasi Dana Desa, BPD Jangan Berlawanan Dengan Hukum

LUTRA.UPEKS.co.id-– Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) Luwu Utara (Lutra) Ir. Marthina Simon M.Si
berpesan kepada pengurus IKAT di setiap Desa, terutama yang berperan sebagai anggota BPD atau Ketua BPD.

”Para Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) jangan sekali-kali bertentangan dengan hukum dalam
menjalankan tugas. Keberhasilan Dana Desa sampai hari ini, salah satunya karena adanya pengawasan dari para  BPD,” kata Martina.

Dikatakannya, kepada saudara-saudaraku BPD, yang juga pengurus IKAT atau anggota kita harus kuat, sepakat  bersama bergandengan tangan mengawasi Dana Desa.

Jangan sampai Dana Desa berjalan tidak sesuai kesepakatan awal, yaitu kesepakatan yang diinginkan  masyarakat,” terang Marthina Simon yang juga Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lutra, Kamis
(9/1/2020).

Hosting Unlimited Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, BPD salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan  Pemerintahan Desa.

Adapun keanggotaan BPD bersifat representatif, yang berasal dari wakil- wakil kelompok di masyarakat, termasuk  wakil perempuan.

Dalam peraturan tersebut, BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes)  bersama Kepala Desa (Kades), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan  pengawasan kinerja Kades.

“BPD ini tidak jauh beda fungsinya dengan DPR, biasanya BPD dengan Kepala Desa komunikasinya tidak berjalan  dengan baik. Nah ke depan harus memperkuat peran BPD, supaya tahu apa yang dikerjakan Kades,” terang  Ketua IKAT pada pengurus IKAT yang terpilih Ketua BPD Kampung Baru, Rerung.

“Saya sangat berterimakasih kepada Ketua Umum (Ketum) IKAT Lutra, yang selalu memberi penyemangat kami  untuk mengawasi Dana Desa agar terserap dengan baik,” pungkas Ketua BPD Desa Kampung Baru.(yustus)

#TRENDING

To Top