ANEKA

Karyawan SPBU Bili-bili Minta Gaji Sesuai UMP,Ancam Mogok

GOWA, UPEKS.co.id–Sejumlan Karyawan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terletak di Jalan Poros Malino, Desa Bili-bili, Kecamatan Bontomarannu, Gowa mempertanyakan upah atau gaji mereka yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP). Akibatnya Karyawan tersebut mengancam akan mogok kerja.

Mereka menilai pihak SPBU Bili-bili tidak adil,  padahal Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah 2019 lalu menetapkan nilai upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar Rp3.103.800.

Penetapan nilai UMP tahun 2020 ini pun diikuti oleh Pemkab Gowa. Sebab, Dinas Ketenagakerjaan Gowa menyampaikan, Kabupaten Gowa belum memiliki Dewan Pengupahan.

“Gowa belum punya UMK sendiri, masih memakai UMP,” kata Kepala Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Ellys Nurdiana, Kamis,(16/1/ 2020).

Menurutnya, di Gowa memang ada beberapa perusahaan sudah menerapkan gaji sesuai UMP dan ada juga yang tidak. “Kalau sesuai aturan seharusnya semua perusahaan harus membayar sesua UMP.

Dijelaskan, dalam hal pengawasan bagi perusahaan yang tidak membayar seusai UMP, itu tugas Pengawas Ketenagakerjaan yang sejak tahun 2017 lalu sudah ditarik ke Disnakertrans Provinsi Sulsel.

“Jadi kalau ada karyawan yang dibayar oleh perusahaan tidak sesuai UMP, bisa melaporkan ke Pengawas Ketenagakerjaan. Nanti ditindaklanjuti bahkan bisa mengeluarkan BAP,” jelasnya.

Dengan adanya regulasi yang mengatur UMP, karyawan SPBU Bili-bili pun menuntut agar pemilik SPBU mengikuti aturan. Jika tidak, mereka mengancam mogok kerja.

“Intinya kami menuntut gaji yang layak. Gaji yang sesuai dengan aturan yang ada,” kata salah seorang karyawan Abdul Rahman.

Ia mengaku, sudah lama bekerja sebagai karyawan di SPBU tersebut. Bahkan, dirinya salah satu karyawan pertama yang bekerja.

“Saya sudah tujuh tahun kerja disini. Tapi gaji saya dan karyawan lain di bawah UMP,” ujarnya.

Dijelaskan, sejak awal bekerja menerima gaji Rp1,2 juta per bulan. Di 2019 hingga tahun ini, ia menerima gaji Rp1,5 juta per bulan.

“Gaji kami pun kadang terlambat dibayar oleh pihak SPBU,” bebernya.

“Kami sudah sering menuntut pihak SPBU agar menaikkan gaji sesuai UMP yang berlaku. Namun alasannya kinerja kami yang tidak bagus. Pertanyaan, bagaimana kinerja kami mau bagus kalau gaji kami jauh di bawah UMP,” keluhnya.

Mewakili karyawan lain, dirinya berharap agar pihak SBPU bisa dengan bijak menanggapi persoalan ini. Dan bisa menjalankan peraturan yang berlaku terkait pemberian gaji karyawan.

“Kami menunggu kebijakan dari pihak SPBU. Kalau memang gaji kami tidak dinaikkan sesuai UMP yang berlaku, maka terpaksa kami akan mogok kerja,” tegasnya.

Hal senada juga dikatakan Taufik, selaku karyawan operator di SPBU ia menuntut hal yang sama. Yaitu gaji mereka bisa disesuaikan dengan UMP.

“Kami sudah sepakat. Jika gaji kami tidak bisa disesuaikan dengan UMP yang berlaku, maka terpaksa kami mogok kerja bersama karyawan lain,” tegasnya.

Diketahui, jumlah karyawan yang ada di SPBU Bili-bili ini terdiri dari jumlah pengawas dua orang, bendahara dua orang, dan operator sebanyak 7 orang ditambah satu orang operator magang.

Terpisah, Manager SPBU Bili-bili Aulia yang dikonfirmasi, mengaku tidak tahu menahu persoalan ini. ” Kalau persoalan gaji saya tidak tahu. Langsung saja hubungi pemilik SPBU,” singkatnya.

Sementara itu Sr Supervisor Communication & Relations MOR VII Pertamina Sulsel Ahad mengatakan, pihaknya akan segera mengecek petugas Pertamina yang ada di lapangan.

“Saya coba konfirmasi dulu ke tim lapangan ya,” singkatnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp. (Sofyan)

Loading...

#TRENDING

To Top