Info Haji

Kemenag Sulsel Gelar Jamarah, Dirjen PHU Beber Kebijakan Haji 2020

MAKASSAR, Upeks.co.id–Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Prov. Sulsel menggelar sebuah acara Besar Di Akhir Tahun 2019 yakni JAMARAH (Jagong Masalah Umrah dan Haji) Tahun 2019.

Acara yang mengambil tema Menuju Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang lebih Profesional, Berkualitas dan Akuntabel, Rabu, 11 Desember 2019 di Hotel Four Points By Sheraton Makassar ini dibuka langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI H. Nizar Ali didampingi Direktur Bina Umrah Khusus Kemenag RI H. Arfi Hatim.

JAMARAH ini juga dihadiri oleh sejumlah Tokoh dan pejabat diantaranya Anggota DPR RI Komisi VIII asal Sulsel H. Rapsel Ali, Ketua Tanfidz PWNU Sulsel, Polda Sulsel, Pemprov Sulsel, Kanwil Kemenkumham Sulsel, Kepala KKP Kelas I Makassar, Para Kabid dan Kakankemenag, Kasi PHU se Sulsel, Kepala UPT Asrama Haji Sudiang Makassar, Para Pimpinan Bank Syariah serta pengurus dan anggota Assosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Se Sulsel, bahkan perwakilan dari sejumlah Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam juga turut hadir di kegiatan penting ini.

Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel dalam hal ini diwakili oleh Kabid PHU Kemenag Sulsel Dr. H. Kaswad Sartono, M.Ag, dalam Laporannya menyampaikan bahwa Tujuan dari Acara ini antara lain yang pertama menjadi media yang strategis untuk melakukan silaturahmi koordinasi dan kerjasama seluruh stakeholder dalam hal haji dan umroh di Sulawesi Selatan.

“Kemudian yang kedua adalah mensosialisasikan kebijakan-kebijakan prestasi prestasi dan capaian yang diraih oleh penyelenggaraan Haji dan umrah termasuk di dalamnya adalah kerjasama dengan pihak terkait, yang ketiga tujuannya adalah merumuskan usulan dan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah di Sulawesi Selatan kedepannya minimal menghadapi penyelenggaraan haji tahun 2020/1441 Hijriah sehingga outpunya bisa semakin baik dan meningkat,” harapnya.

Dirjen PHU Kemenag RI Prof. Dr. H. Nizar Ali, MA, dalam arahannya menyampaikan bahwa Kegiatan dan Program Jamarah yang dilaksanakan hari ini merupakan acara yang serempak di Seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan dan info-info baru yang terkait dengan Haji dan umrah itu bisa tersampaikan di publik. dalam konteks ini harapannya juga dari peserta ini bisa menyampaikan itu kepada publik terutama umat Islam.

“Menjadi penting untuk kami sampaikan terima kasih pula, karena telah menghadirkan para peserta yang sekaligus mendukung program kami dalam penyebaran Informasi yang benar terkait dengan persoalan-persoalan Haji dan umrah,” ungkapnya.

Loading...

Kami Juga ingin sampaikan bahwa awal bulan lalu penandatangan MoU denga Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dalam hal ini Kementerian Khusus Haji itu sudah selesai dan diantaranya ada sejumlah item yang dibicarakan salah satunya adalah persoalan kuota. kami sampaikan bahwa kuota Haji Indonesia untuk Tahun 2020 sebesar 221.000 Orang, bukan 231.000 orang sebagaimana yang beredar luas di Media Sosial, itu yang Rp10.000 tambahan ini belum disetujui masuk dalam kuota penuh haji Indonesia , jadi tetap sama dengan jumlah tahun sebelumnya 221.000 orang terdiri dari kuota Haji reguler 204.000 dan ditambah 17.000 Kuota untuk haji Khusus. Memang Menteri Agama RI meminta tambahan 10.000 lagi, supaya ditetapkan juga sebagai kuota tambahan di tahun 2020, jadi ini belum ada jawaban masih dalam tahap pengusulan dan surat resmi nya saat itu juga sudah ditayangkan kepada Menteri Haji.

Hal Penting yang selanjutnya adalah persoalan Visa berbayar karena aturan dari majmuah bahwa Arab Saudi memutuskan bahwa orang asing non Arab yang masuk ke negara Arab itu kena biaya 300 real karena itu semua tidak pandang terkecuali termasuk Indonesia. Artinya Visa itu berlaku untuk Jemaah umrah dan Haji serta sekedar ziarah.

Kalau tahun kemarin yang kena adalah yang sudah pernah umrah dan pernah ngaji biayanya 2.000 real sekarang itu dihapus gantinya adalah kebijakan bahwa pokoknya semua yang datang ke tanah suci kena biaya 300 kemarin dan kemudian nanti visa berbayar inilah jadi komponen yang ditanggung oleh jamaah, selain itu Pemerintah RI melalui Kemenag meminta dispensasi khusus buat petugas haji Supaya dibebaskan dari visa, sisa menunggu jawaban dari Surat yang dilayangkan ke Saudi Arabia.

Anggota DPR RI Komisi VIII H. Rapsel Ali berharap agar penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di Indonesia bisa semakin baik. Penerbangan, akomodasi, living cost, pelayanan.khusus di aarmina, transportasi, pembinaan penyuluhan.dan pelatihan, pemeliharaan asset, sarana dan prasarana.

Indirect cost (subsidi sekitar 25 juta dari imbal.jasa dari biaya setoran awal haji) BPIH realnya mencapai nilai 70 juta perorang. Jadi Biaya Haji tahun 2020 diancang ancang berada di sekitar 35 jutaan lebih.

Dirbina umrah dan Haji Khusus H. Arfi Hatim, menegaskan bahwa Kemenag RI istiqamah meningkatkan proses dan layanan dalam hal ibadah haji dan umrah. (rls)

Loading...
Loading...

#TRENDING

To Top