SULAWESI SELATAN

Enrekang Masuk Zona Merah Reformasi Birokrasi 

 

ENREKANG, UPEKS.co.id — Masuk Zona Merah Reformasi, Kabupaten Enrekang mendapat kunjungan Plt Kepala Biro Organisasi Pemprov Sulawesi Selatan. A. Mirna. Kedatangan Andi Irma di Enrekang memberikan Pembinaan Reformasi Birokrasi kwpada Pimpinan OPD, Para Camat dan Pejabat lingkup Pemkab Enrekang. Acara tersebut berlangsung  di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang, Senin (2/12/2019).

Andi Irma mengatakan, saat ini Enrekang masuk zona merah dalam hal Reformasi Birokrasi. Daerah penghasil Dangke dan pulu mandoti ini satu dari sepuluh Kabupaten/kota yang masuk dalam zona merah reformasi birokrasi.

” Enrekang masuk dalam 10 Kabupaten/kota yang masuk dalam zona merah untuk penilaian reformasi birokrasi”. Kata Andi Irma.

Hal ini disebebkan Enrekang tak memperhatikan memasukkan data kinerja dengan cara mengupload ke aplikasi Kemenpan-RB.

Sejak penilaian reformasi birokrasi berjalan sudah tiga tahun berturut turut Enrekang sama sekali tak pernah mengupload data tersebut.

Padahal untuk keluar dari zona merah ada delapan data yang mutlak harus diupload antara lain
kelembagaan, ketatalaksanaan, layanan publik, pengawasan, hukum dan akuntabilitas. Setiap tahunnya data reformasi birokrasi harus diupload paling lambat 31 maret tiap tahun.

” Sebenarnya data harus diupload setiap tahun kw sistem Kemenpan-RB, tapi ini tidak dilakukan padahal datanya sudah ada. Seharusnya data ini didata setiap tahun agar tak masuk dalam penilaian zone merah”. Kata Andi Irma.

Imbas dari tak mengapload data itu adalah, pemerintah Kabupaten Enrekang dianggap tidak melaksanakan reformasi birokrasi khususnya Kinerja Pemerintah Daerah. Dampaknya yang lain adalah berpengaruh pada Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP) bagi para ASN.

Sebab untuk dapatkan TPP harus ada indeks reformasi yang harus dilaksanakan, sementara Kabupaten Enrekang penilain reformasi birokrasinya masih rendah.

Sehingga akan berdampak karena persyaratan untuk dapat TPP harus ada indeks reformasi birokrasi.

Ia mengimbau mulai sekarang harus lakukan penguploadan data reformasi birokrasi.

Apalagi ada sembilan OPD yang penanggung jawabnya, seperti BKD, BPSDM, Diskominfo, Inspektorat, Keuangan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bappeda dan Bagian Pemerintahan.

“Saya harap semoga cepat diselesaikan oleh teman-teman OPD agar nanti 2020 terima semuami TPP dan akan keluar dari zona merah,” tuturnya.

Sementara fungsional Auditor, Indra Baharuddin yang mewakili Inspekstorat Enrekang saat pertemuan itu, mengakui sebenarnya seluruh data dan laporan sudah mereka miliki.

Hanya saja, memang belum dilakukan penguploadan ke apliaksi Kemenpan-RB oleh tim yang tangani hal tersebut.

“Mungkin karena diana belum tersambung jaringan atau bagaimana, yang jelasnya nanti kita akan koordinasi dengan tim yang menangani hal ini,” pungkasnya.(sri)

Loading...

#TRENDING

To Top