ANEKA

Fraksi Nasdem Minta Warga Lutra Disejahterakan

LUTRA,UPEKS.co.id—DPRD Luwu Utara (Lutra) rapat paripurna dengan agenda pendapat fraksi terhadap
RAPBD perubahan Tahun Anggaran 2020, di ruang rapat Paripurna DPRD Lutra, Sabtu(30/11).

Hadir Wakil Bupati Luwu Utara, Muh.Thahar Rum, Pj Sekda Lutra, Tafsil Saleh, serta para SKPD. Dari tujuh fraksi  di DPRD Kabupaten Luwu Utara, seluruh fraksi mendukung dan menyetujui RAPBD Perubahan TA 2020.

Beberapa hal yang menjadi sorotan yang juga telah disampaikan Anggota Banggar dari Fraksi Partai NasDem,  sebagai koreksi serta masukan dalam rapat-rapat pembahasan.

Diantaranya, jadwal pembahasan APBD tak tepat waktu, sehingga sangat berpengaruh pada tingkat kualitas  pembahasan itu sepertinya sudah menjadi kebiasaan dengan tujuan seolah-olah sengaja memberi ruang dan  waktu yang sempit bagi Anggota Banggar DPRD yang terpaksa tidak maksimal dalam pembahasannya.

“Jika hal ini masih saja terus terjadi pada pembahasan anggaran pada tahun anggaran yang akan datang, maka  fraksi partai NasDem tidak segan-segan akan melakukan aksi penolakan teradap RAPBD yang diajukan,” tegas  Muhammad Said Anggota DPRD Lutra.

Lanjut Said, lemahnya kordinasi antar sektor di lingkup Pemda Lutra. Contoh kasus dalam rapat pembahasan 28  Nopember 2019, tidak ditemukan belanja wajib yang disarankan kepada Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (TAPBD) untuk dialokasikan berupa alokasi anggaran honorarium tenaga pengajar BOSDA senilai + RP.
5.000.000.000 pada Dinas Pendidikan.

Konsekwensinya Badan Anggaran DPRD menindak lanjuti dengan memangkas belanja-belanja tidak wajib yang  sifatnya belanja langsung, untuk di alokasikan pada anggaran belanja wajib honorarium tenaga pengajar BOSDA  senilai yang telah di sebutkan diatas.

Lambatnya serapan Anggaran Projeck APBD TA.2019 yang berdampak pada lambatnya perputaran roda  perekonomian masyarakat, dan menjadi salah satu indikasi yang menghambat penurunan persentase tingkat  kemiskinan di Luwu Utara.

Contoh kasus seperti yang terjadi pada Dinas Transmigrai Tenaga Kerja (Transnaker). Dana Projek yang  pengajuannya bersumber dari hasil pokok pikiran anggota DPRD Lutra kurang lebih Rp. 3,2 M, yang seyogyanya  diperuntukkan untuk membantu Usaha Produktif hingga memasuki penghujung TA 2019, belum juga ada serapan.

Lambatnya Pendistribusian Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) berupa ; Hand Traktor, dan alat mesin pertanian  lainnya, termasuk pengalokasian Mesin Perontok Padi (Combine Harvester) secara merata.

Kemudian pada Dinas Pariwisata, anggaran + Rp. 1,9 M, sampai penghujung TA 2019 ini, juga tidak ada serapan,  sehingga dana yang bersumber dari APBN tersebut harus dikembalikan ke negara.

Keterlambatan serapan anggaran seperti beberapa contoh kasus yang telah kami sampaikan diatas, dan bukan  tidak mungkin hal serupa juga terjadi pada SKPD lainnya.

Ini menunjukkan tingkat kemampuan manajerial Pimpinan SKPD terkait, yang sangat tidak bisa diharapkan dan diandalkan dalam mengelola Anggaran pada APBD Tahun Anggaran yang akan datang.

Untuk kita cermati  bersama, jika Pemda Lutra masih saja menggunakan BDT (Basis Data Terpadu) sebagai standarisasi BPJS  PBI Daerah, dimana hanya masyarakat yang terdaftar di dalam daftar masyarakat miskin berdasarkan  rekomendasi Dinsos, yang bisa mendapatkan BPJS PBI Daerah.

“Ironisnya di tengah-tengah warga Lutra, masih saja ada keluarga miskin dan terlantar yang tidak masuk di dalam  daftar masyarakat miskin Kabupaten Luwu Utara. Inilah kenyataan yang tidak dapat kita nafikkan,

Fraksi Partai NasDem mengharapkan kedepan tidak ada lagi kita temukan keluarga miskin dan terlantar yang luput  dari perhatian Pemerintah Daerah. Sebab jika seperti ini keadaannya kita sama saja telah melakukan  pengingkaran amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 diatas,”pungkasnya.(yustus).

Loading...

#TRENDING

To Top