MAKASSAR CITY

DP3A Sulsel Gelar SIMFONI PPPA

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Undang-undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam lampiran Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, mencantumkan bahwa Sistem data gender dan anak menjadi salah satu sub urusan pada urusan wajib pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak  dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.

Kepala DP3A Provinsi Sulsel, Ilham A Gazaling mengatakan, data gender dan anak, termasuk didalamnya data kekerasan perempuan dan anak, wajib tersedia. Berbicara tentang ketersediaan data, salah satu jenis data yang masih belum rutin diupdate adalah data kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang terlapor di unit layanan.

Up dating laporan penanganan kasus di setiap unit layanan, akan memberikan gambaran kepada para pihak, khususnya pengambil kebijakan, untuk melakukan intervensi program kegiatan yang prioritas untuk dilakukan.

Namun, ketika up dating data tidak dilakukan, maka akan berdampak pada munculnya hambatan dalam optimalisasi layanan penanganan kasus maupun upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan.

Lanjut Ilham A Gazaling, pelatihan pengelolaan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak atau Simfoni PPA sudah dilakukan sejak tahun 2017 yang lalu. Namun, berdasarkan pemantauan yang dilakukan provinsi, masih terdapat beberapa kabupaten /kota yang belum aktif dalam melakukan input data dimaksud.

Loading...

“Salah satu penyebabnya adalah pergantian petugas atau mutasi staf yang sudah dilatih, ke instansi lain. Selain itu juga masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum berjalan fungsi koordinasi lintas layanan. Akibatnya, input data kekerasan di kab/kota, belum sesuai harapan kita semua,” ujarnya.

Untuk itu, diharapkan workshop ini dapat dimaksimalkan dan seluruh peserta benar-benar dapat memahami teknik pengoperasian Simfoni.

“Kepada seluruh peserta, baik sebagai pengelola data di P2TP2A ataupun penanggungjawab data kabupaten, saya harapkan komitmen, perhatian, dan tanggungjawab yang lebih besar lagi terhadap penyediaan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Simfoni PPA,” tandasnya.

Lanjut Ilham A Gazaling, Informasi terkini terkait jumlah kasus, jumlah korban, jenis kekerasan, dan jenis layanan yang diberikan kepada korban, memberikan andil yang cukup besar terhadap pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di internal Dinas PPPA maupun pemerintah daerah.

Terlebih indikator kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tercantum pada tujuan ke 5 target ke 2 SDGs yakni Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

Selain itu juga tercantum dalam tujuan ke 7 target ke 7 dengan indicator Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).

“Dan tercantum pula pada target ke 1 tujuan SDGs yang ke  16 yang salah satu indikatornya adalah Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir,” ujarnya. (ris)

Loading...
Loading...

#TRENDING

To Top