Gazali Merasa Terzalimi Putusan Pengadilan Agama Bantaeng

  • Whatsapp

Gazali Merasa Terzalimi Putusan Pengadilan Agama Bantaeng

BANTAENG,UPEKS.co.id—H,Gazali, pemohon cerai talak terhadap termohon Hj.Hasnawati yang ditemui media  Upeks,Senin,21 Oktober 2019 mengatakan,putusan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bantaeng dinilai tidak  sesuai rasa keadilan dan kebenaran dalam memutuskan perkara. Pemohon merasa terzalimi .

Bacaan Lainnya

Dikatakannya, fakta hasil keputusan sidang tidak sesuai dengan semestinya. Misalnya, saat Majelis Hakim  mediasi pertemukan pemohon dan termohon, saat itu termohon mengaku dan menerima semua yang dilaporkan  pemohon. Diantaranya, sering marah marah,sering meminta cerai dan keluar dari rumah dalam keadaan marah.

Karena seringnya termohon meminta cerai kepada pemohon, sehingga pemobon mengabulkan permintaan cerai  dari termohon.

Lucunya hasil mediasi tersebut, tidak sesuai dengan hasil keputusan sidang, karena hasil keputusan sidang justru  memutar balikkan fakta. Misalnya,si pemohon ringan tangan atau memukul termohon dan sering marah marah.

Selanjutnya,yang sangat memberatkan pemohon, masalah kenang-kenangan seorang suami terhadap isteri yang  diceraikan dengan mematok nilai Rp100 juta. Anehnya lagi,diakui kedua belah pihak permasalahan di rumah  tangganya mulai April 2019. Sementara hasil sidang dihitung Januari 2019.

Seharusnya hanya Rp.25 juta, namun membengkak menjadi Rp45 juta untuk uang nafkah selama 9 bulan,yang  seharusnya hanya 5 bulan.

Ironisnya kalau hanya kenang-kenangan, mantan suami terhadap mantan isterinya, tidak seharusnya dipatok tetapi  cukup sesuai kemampuan dan keikhlasan saja,kata dia.

Adapun nafkah iddah Rp15 juta selama 3 bulan. Itupun belum termasuk biaya anak anak,sehingga total yang harus  dibayar Rp.160 juta. Keputusan itu baru pertama kali terjadi di PA Bantaeng dengan pembayaran yang sangat  tinggi atau fantastis, ujarnya.

Dia berharap agar pihak PA Bantaeng merujuk pada hasil mediasi dimana pihak termohon mengakui dan  menerima semua hasil laporan pemohon, tutupnya.

Menanggapi masalah tersebut, Ketua Panitera PA Bantaeng, Syamsul Bahri mengatakan, seharusnya pemohon  melakukan upaya banding sebelum keluar putusan Majelis Hakim selambat lambatnya 14 hari sebelum putusan  terbit.

Sayang sekali,kata dia, kenapa sebelumnya pihak pemohon tidak menolak hasil putusan Majelis Hakim,sehingga  pemohon bisa lakukan upaya banding.

Sementara itu, besok sudah ikrar dan proses sidang dianggap sudah selesai karena pemohon tinggal  menyelesaikan beban pembayaran yang sudah dibebankan kepadanya, pungkasnya. (IPA).

Pos terkait