ANEKA

Kebun Lorong Bernilai Ekonomis dan Menjaga Inflasi

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Memasuki lorong sekitar 100 meter dari jalan Pontiku dan diapit rumah warga.

Sebidang tanah berukuran sekira 5X13 meter di sulap menjadi kebun sayur. Ada ragam tanaman di dalamnya.  Cabai, pare, tomat. Sesekali ditanami juga bayam.

Kebun ini dirawat oleh kelompok ibu-ibu yang tergabung di Kelompok Wanita Tani (KWT) Teratai di Kelurahan  Timongan Lompoa, Kecamatan Bontoala.

Ketuanya, Hj St Aminah. Kompak berbaju hijau berasama anggota KWT menyambut kunjungan Penjabat Wali Kota  Makassar bersama rombongan dan Bank Indonesia Perwakilan Sulsel pada Sabtu (12/10/19).

Meski sudah berumur senja, namun semangatnya menggerakkan anggotanya bisa dilihat dari kesuburan dan hasil  produksi sayuran di kebun kecil ini.

Ia mengaku, kebun ini sudah dikelola sejak lima tahun lalu oleh 28 orang anggota KWT. Pemerintah Kota  Makassar, menghadirkan diri dari hulu ke hilirnya.

Dinas Ketahanan pangan, sebut Aminah bahkan menyiapkan bibit, pembasmi hama, media tanam hingga  pupuknya. Di samping menyiapkan tenaga penyuluh yang setiap saat menjadi tempat untuk konsultasi.

Aminah mengaku, bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulsel, juga membantu hingga sampai ke pemasaran. Kini,  hasil panen dan olahan sudah masuk ke toko retail modern.

“Setiap saat kita panen, toko retail yang telah teken kontrak kerja sama, menerimanya,” akunya. Agar bernilai  tambah, cabai diolah menjadi abon. Harganya tentu jauh lebih tinggi. Hingga Rp20 ribu per 100 gramnya.

“Kalau cabai belum diolah itu ikut harga pasar yang sangat fluktuatif, kalau sudah jadi abon itu bisa sampai Rp20  ribu,” tuturnya.

Hasil pemasaran dikumpul dahulu, untuk keperluan operasional sebelum nantinya bagi hasil kepada seluruh  anggota kelompok.

“Ini membantu ibu-ibu. Tidak menggangu aktivitas ji juga. Karena setelah beres-beres rumah baru ke sini. Apalagi  kita sudah sangat saling kenal, karena anggita KWT adalah anggota PKK dan majelis taklim juga,” bebernya.

Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menerangkan, kebun lorong ini wujud kepedulian Pemkot dalam  menjaga ketahanan pangan dan inflasi. Utamanya cabai, yang fluktuasi harganya sangat tinggi.

Pemkot terus mendorong pembentukan kelompok-kelompok tani di lorong-lorong ini. Targetnya, satu kelompok di  setiap kelurahan. Saat ini, telah terealisasi 100 kawasan yang tersebar di berbagai kelurahan. 7 kawasan diantaranya berstatus mandiri tanpa pendampingan lagi.

“Dengan kebun-kebun di lorong seperti ini memberi nilai ekonomis bagi warga. Juga membantu menjaga tingkat  inflasi di Makassar di mana komoditi cabai yang paling sering menyumbang inflasi karena harganya yang  fluktuasi,” ujar Iqbal.

Di samping kegiatan ini, untuk menjaga inflasi Pemkot Makassar terus memantapkan koordinasi dengan Tim  Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengontrol distribusi, suplai komoditas  dari luar daerah sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat di Makassar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sri Sulsilawati menyampaikan, khusus satu kawasan di Kelurahan Timongan  Lompoa, Kecamatan Bontoala ini, ada 3.400 pohon cabai yang sudah produktif. Satu pohon bisa memproduksi 1  Kg cabai untuk jangka waktu satu tahun.

“Jadi totalnya sekitar 3,4 ton dalam setahun. Di luar itu, ada 100 kawasan yang tengah dalam tahap penyemaian di  tahun ini,” ujarnya.

Sri menyampaikan, dalam pembinaan pihaknya mensampingi dalam 4 tahapan. Mulai sosialisasi dan pengenalan,  penumbuhan, Pengembangan dan pemandirian.

“Warga kita bukan petani jadi harus intens sosialisasi memanfaatan pekarangan dan lahan kosong untuk ditempati  menanam. Kita cari kriteria teknik untuk budaya, bngun kelompoknya. Setelah sampai di Pemandirian, kita masuk  tahap pengembangan. Menggiring CSR perusahaan dan instansi lain seperti Bank Indonesia ini untuk masuk  juga,” bebernya.

Kepala Grup Sistem Pembayaran Pengeloaan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi Bank Indonesia, Iwan  Setiawan mengatakan, kebun di dalam lorong yang diperkenalkan sebagai kawasan peduli inflasi sejak 2017 lalu.  oleh Pemkot Makassar bersama BI Sulsel ini menjadi upaya pelibatan masyarakat dalam menjaga tingkat inflasi di  Makassar.

“Sekaligus bernilai ekonomis buat masyarakat. Kita arahkan budidaya komoditi penyumbang inflasi seperti cabai,”  tuturnya.

September 2019 di Kota Makassar terjadi deflasi sebesar 0,12 persen, atau terjadi perubahan indeks harga  konsumen (IHK) dari 139,94 pada Agustus 2019 menjadi 139,77 pada September 2019. Laju inflasi tahun kalender  (Januari-September 2019) sebesar 2,25 persen, dan laju inflasi tahun ke tahun (September 2019 terhadap
September 2018) sebesar 3,87 persen.

Deflasi di Kota Makassar, September 2019 disebabkan turunnya harga pada kelompok pengeluaran bahan  makanan yang ditunjukkan oleh turunnya indeks harga konsumen (IHK) pada kelompok tersebut 0,89 persen.

Sementara itu, empat kelompok pengeluaran lainnya mengalami kenaikan indeks harga konsumen, kelompok  kesehatan sebesar 0,49 persen, kelompok sandang sebesar 0,45 persen, kelompok makanan jadi, minuman,  rokok, dan tembakau sebesar 0,22 persen; dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar  0,04 persen. (hry).

Loading...

#TRENDING

To Top