Wajah Baru Komisi Pemberantasan Korupsi

  • Whatsapp
Wajah Baru Komisi Pemberantasan Korupsi

Wajah Baru Komisi Pemberantasan Korupsi

Prof. Dr. La Ode Husen, SH.,MH***

Bacaan Lainnya

Komisi pemberantasan korupsi menjadi topik pembahasan para pakar dan praktisi hukum, dan terjadi pro kontra
terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 maupun terhadap pimpinan KPK terpilih tahun 2019-2023.

Ada yang pesimis dengan upaya revisi Undang-Undang (UU) KPK, karena mereka memandang bahwa dengan  revisi terhadap UU KPK dihawatirkan akan menjadikan komisi anti rasuah tersebut menjadi lemah, namun tidak sedikit para pakar yang justru optimis dengan rencana perubahan tersebut menempatkan KPK sebagai trigermaker pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Revisi terhadap UU KPK menjadi satu keniscayaan untuk menempatkan sebagai lembaga pemerintahan yang  tunduk dan bertanggungjawab pada Presiden yang selama ini KPK tidak jelas kedudukannya.

Apakah organ  pemerintah atau bukan. Namun sesungguhnya KPK itu harus menjadi organ pemerintahan (bestuur orgaan),
sama halnya dengan penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam
system peradilan pidana (criminal justce system).

Dari aspek substansi perubahan undang-undang KPK yang mengatur keberadaan dewan pengawas, pengaturan
penyadapan dan masalah penghentian penyidikan pada hakikatnya memang sangat diperlukan sebagai bagian
dari mekanisme checks and balances terhadap KPK.

Hal sangat prinsipil, karena dalam negara hukum Indonesia tidak boleh ada lembaga negara yang super power  karena setiap pemegang kekuasaan itu cenderung disalah gunakan (power tends to corrupt, absolute power absolute to corrupt).

Momentum bagi Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan untuk bersinergi dengan Penyidik KPK dalam penegakan  hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang selama ini seolah-olah pemberantasan korupsi terintegrasi pada KPK.

Sementara itu paradigma pemberantasan korupsi di Indonesia harus bersinergi antara POLRI, Kejaksaan dan KPK.

***(Penulis, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UMI, Makassar).

Pos terkait