Bupat Imbau Wajib Pungut Dukung Pajak Online

  • Whatsapp

Bupat Imbau Wajib Pungut Dukung Pajak Online

SIDRAP.UPEKS.co.id,— Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidrap, kembali mengundang para Wajib Pungut (Wapu) Pajak di wilayahnya untuk mengikuti sosialisasi penerapan pajak sistem online, Selasa  17 September 2019.

Bacaan Lainnya

Wajub Pungut yang terdiri pemilik restoran, hotel dan tempat hiburan tersebut mengikuti kegiatan di Aula Kompleks  SKPD Sidrap. Selain para Wajib pungut, sosialisasi juga dihadiri para Camat, OPD terkait dan KNPI dan Kadin  Sidrap.

Bupati Sidrap, H Dollah Mando membuka sekaligus mengikuti sosialisasi sampai selesai. Turut hadir di
kesempatan itu, Kepala Cabang Bank Sulselbar, Subagyo, Kepala Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Konsultasi
Pajak (KP2KP) Sidrap Moh Ali Imron, Kasdim 1420, Mayor Sudirman SS dan Kabag Ops Polres Sidrap, Kompol  Soma.

Dalam sambutannya, Bupati Sidrap Dollah Mando mengingatkan aturan pajak restoran, hotel dan tempat hiburan  berlaku secara Nasional, dan mengamanahkan wajib pungut proaktif mendukung pajak tersebut.

“Aturan ini bukan hanya berlaku di Sidenreng Rappang tapi seluruh Indonesia, di mana yang membayar bukan  pemilik warung, tapi pembeli,” kata Dollah Mando

Dollah Mando mengimbau para Wajub pungut dapat menaati aturan demi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah  (PAD) di Kabupaten Sidrap tersebut.

“Mudah-mudahan dari pertemuan ini menumbuhkan kesadaran bersama, sehingga PAD bisa meningkat demi
pembangunan Sidrap ke depan,” ujar Dollah Mando.

Kepala BPKD Sidrap, Nasruddin Waris mengungkap, di Kabupaten Sidrap terdapat 180 Wapu. Saat ini, perangkat
Mobile Payment Online Sistem (MPOS) yang diterima dari Bank Sulselbar sebanyak 32 unit.

Dari jumlah tersebut, 29 telah terpasang dan 3 dalam proses pemasangan. “Berdasar monitoring terhadap alat  telah terpasang, yang aktif baru16 unit , selebihnya kadang-kadang aktif bahkan ada yang tidak aktif. Ini akan Kita  dorong terus agar penggunaannya maksimal,” kata Nasruddin.

Sementara Kabid Pendapatan BPKD Sidrap, Muhammad Yusuf DM memaparkan, alat MPOS merupakan sistem
pemungutan pajak yang adil karena pajak yang dibayar sesuai dengan transaksi yang terjadi.

“Alat ini menghitung sesuai transaksi, sehingga adil bagi wajib pungut pajak, adil pula bagi pemerintah,” ungkap  Yusuf DM

Ia menambahkan, alat tersebut tersambung secara online dan terpantau langsung oleh KPK. “Bukan menakut- nakuti, tapi hal ini demi optimalisasi penggunaan alat dan optimalisasi pajak,” kunci Yusuf DM.

Sebagai informasi, di tempat yang sama Bulan Juli lalu, BPKD Sidrap juga melakukan sosialisasi serupa dihadiri  para wajib pungut. BPKD juga memfasilitasi wajib pungut mendengar langsung pemaparan KPK RI terkait pajak  online tersebut di Kota Palopo, pertengahan Agustus 2019. (Risal Bakri).

Pos terkait