Bayi Baru Lahir di Lutim Dibuatkan Dokumen Kependudukan

  • Whatsapp
Bayi Baru Lahir di Lutim Dibuatkan Dokumen Kependudukan

Bayi Baru Lahir di Lutim Dibuatkan Dokumen Kependudukan

LUTIM.UPEKS.co.id–Untuk mempercepat pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan bagi bayi baru lahir,
Pemkab Lutim melalui Disduk Capil penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data  Kependudukan  dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan Rumah Sakit, Dinas Sosial, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos,P3A) dan Rumah Sakit Inco Sorowako.

Bacaan Lainnya

Kegiatan berlangsung di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati Luwu Timur, Rabu (18/09/2019), disaksikan langsung
Bupati Luwu Timur, H. Muhammad Thoriq Husler.

Bupati mengatakan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas sektor OPD ini merupakan inovasi Sistem Pelayanan  Administrasi Kependudukan yang bertujuan mewujudkan keberhasilan pemenuhan hak masyarakat atas  dokumen kependudukan.

“Semoga dengan sistem pelayanan ini, dapat memberikan kemudahan bagi pemenuhan hak identitas anak,  sehingga bayi yang baru lahir tidak perlu lagi ke kantor Disdukcapil tapi cukup difasilitas kesehatan terdekat yakni  Puskesmas di setiap kecamatan,” kata Husler.

Ia menambahkan, salah satu tujuan dari penerapan PKS adalah untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan
administrasi kependudukan, dimana setiap pemohon khusus Akta Kelahiran, KK dan KIA bagi setiap bayi yang  baru lahir.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Oksen Bija dalam laporannya mengatakan  bahwa, melalui pelayanan ini, setiap bayi yang baru lahir akan difasilitas pelayanan maksimal dalam pembuatan  Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran baik di rumah sakit maupun Puskesmas
melalui petugas yang ditunjuk secara khusus.

Pada acara ini, selain penandatanganan Nota Kesepahaman juga dilakukan Sosialisasi Kebijakan Administrasi  Kependudukan dengan narasumber Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan  Keluarga Berencana (Disdukcapil Dalduk KB) Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Sukarniaty Kondolele.

Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman tentang persyaratan administrasi kependudukan sehingga dapat
diketahui dan dipahami dengan jelas, utamanya bagi aparat Pemerintah di kecamatan, aparat desa/kelurahan serta sektor kesehatan yang terkait dengan proses pendaftatan penduduk dan pencatatan sipil. (citizen  report/hms).

Pos terkait