Berdiri di Atas Damija, Warkop Pojok di Jl Aroepala Terancam Dibongkar

  • Whatsapp

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Bangunan permanen Warkop Pojok di Jl Aroepala (Hertasning Baru) terancam dibongkar karena berdiri di atas lahan publik atau Daerah Milik Jalan (Damija).

Keberadaan warkop menempati Damija, dikuatkan adanya papan bicara atau pengumuman dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di median jalan depan warkop pojok.

Namun anehnya, status kepemilikan lahan warkop tersebut dikuatkan adanya alas hak berupa serfikat milik.

Kasi Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Mansyur Gessa, Rabu (3/7/2019)  mengatakan, Jl Aroepala (Hertasning Baru) hingga ke Pattallasang Kabupaten Gowa merupakan jalan provinsi.

“Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulsel sudah pasang papan bicara di depan Warkop Pojok terkait keberadaan fungsi jalan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan

usaha atau apapun di luar fungsinya. Dalam papan bicara itu, juga ditegaskan akan fungsi dan garis sempadan sesuai yang ditetapkan dalam aturan,” kata Mansyur.

Mansyur juga mengungkapkan, pihaknya pernah menerima aduan terkait keberadaan Warkop Pojok, diimana lokasi lahan warkop itu diduga area jalan milik Provinsi Sulsel.

“Jika warkop memiliki sertifikat, hal tersebut tidak apa-apa. Namun tidak menjadi dasar untuk mendapatkan izin pemanfaatan lahan yang merupakan akses jalan. Kalau dimanfaatkan atau dibangun dan menutupi akses jalan akan berlawanan dengan aturan,” tegas Mansyur yang mengaku pernah memberi peringatan kepada warga yang tidak mematuhi aturan.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Sukri Hasanuddin mengatakan, berdasarkan Perwali No. 08 tahun 2008 tentang  garis sempadan, jalan provinsi adalah delapn meter dari tepi jalan.

“Tidak boleh ada aktivitas atau bangunan di Damija,” katanya.

Menurut Sukri, adapun sanksi bila aturan dilanggar, yakni berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan, pencabutan izin yang telah dikeluarkan dan perintah pembongkaran bangunan. (rls)

Pos terkait