ANEKA

Diundang ke Belanda, Bupati Sinjai Paparkan Program Bantuan Hukum

SINJAI, UPEKS–Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, SH,LLM jadi pembicara dalam acara Word Justice Forum (WJF) di Belanda. Kehadirannya  menghadiri undangan panitia WJF.

Bupati Sinjai yang berlatar belakang pengacara tersebut, merupakan satu-satunya Bupati di Indonesia yang diundang pada ajang bergengsi tersebut di World  Forum Convention Center, The Hague Belanda, beberapa waktu lalu.

Andi Seto Gadhista Asapa, via WA menjelaskan, World Justice Forum merupakan suatu event internasional bergengsi yang memiliki tujuan untuk mendorong  semua negara agar melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 16, khususnya mengenai akses keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa  terkecuali.

“SDGs yang berarti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan yang didalamnya terdapat 17 tujuan dengan  169 target yang terukur dengan tenggang waktu yang ditentukan yaitu 15 tahun (sampai tahun 2030),” ujarnya.

SDGs merupakan agenda pembangunan dunia bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan menjaga kelestarian bumi. Tujuan dari SDGs Nomor 16 meningkatkan perdamaian termasuk menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang.

Termasuk lembaga, bertanggung jawab terhadap seluruh lapisan  masyarakat, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan,” jelasnya.

Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa menjadi satu-satunya Bupati di Indonesia yang dipilih untuk menghadiri sekaligus diberikan kesempatan presentasikan Program Bantuan Hukum karena dinilai memiliki komitmen melaksanakan pemberian akses hukum pada masyarakat.

Khususnya, warga  kurang mampu yang biasanya kesulitan dalam mengakses hukum. Diharapkan bisa terbantu dengan adanya program bantuan hukum gratis kepada masyarakat  menengah ke bawah.

Hal ini dibuktikan dengan program bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu yang sudah berjalan dari tahun 2018 sampai sekarang, dan tentunya  program ini diharapkan terus berjalan efektif dan mendapat respon baik dari berbagai pihak dan kalangan.

Mengenai program bantuan hukum gratis, Bupati Sinjai menyampaikan bahwa program tersebut sudah menjadi visi misi yang disampaikan kepada masyarakat  Sinjai sewaktu ia masih menjalani proses pemilihan Kepala Daerah.

Hosting Unlimited Indonesia

Bantuan hukum ini meliputi bantuan hukum pada kasus hukum pidana, kasus hukum perdata, dan kasus hukum administrasi negara.

Andi Seto mengatakan bahwa di Kabupaten Sinjai masih terdapat masyarakat kurang mampu yang terlibat kasus hukum. Diketahui bahwa sebagian besar kasus  masyarakat terkait permasalahan hukum, khususnya masyarakat kurang mampu tidak memiliki akses mengenai hak perlindungan hukum dan tim kuasa hukum,  sehingga ini mjadi perhatian pemda.

“Dengan berjalannya program bantuan hukum ini, terdapat 9 kasus yang melibatkan masyarakat kurang mampu bisa diselesaikan dengan baik di tahun pertama, beliau menjabat sebagai Bupati. Delapan diantaranya merupakan kasus hukum perdata, dan 1 lainnya merupakan kasus hukum pidana,” ujarnya.

Andi Seto berharap agar Program Bantuan Hukum Gratis ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat. “Kami mengajak semua stakeholders untuk terlibat,  khususnya Pemerintah Pusat dan Non Government Organization (NGO) dalam mengukur keberhasilan program bantuan hukum ini.

NGO akan datang melakukan survey di bulan Juni atau bulan Juli tahun 2019, mengenai manfaat program kita,” terangnya.

Sebagian besar Delegasi dari seluruh negara yang turut hadir dalam forum tersebut memberikan respon dan apresiasi positif terhadap program “Free Legal Aid”  atau Bantuan Hukum Gratis yang disampaikan Bupati Sinjai.

Hal ini dinilai sebagai langkah konkret dalam pemberian akses hukum terhadap masyarakat khususnya yang kurang mampu yang memang membutuhkan  komitmen langsung dari pemimpin-pemimpin politik dari tingkat lokal sampai ke tingkat internasional.

Kelebihannya, pada saat daerah/negara lain masih mencanangkan, Bupati Sinjai sudah memberlakukan program bantuan hukum kepada masyarakat Sinjai yang  dinilai berhak mendapatkan perlindungan hukum secara gratis, terkhusus kepada masyarakat kurang mampu.

World Justice Project merupakan event lanjutan dari Justice For All Conference yang juga diadakan oleh Justice Forum yang bekerja sama dengan Pemerintah  Negara Belanda dalam upaya mendorong tercapainya Sustainable Development Goals 16+.

Konferensi ini dihadiri oleh para Menteri dan wakil dari 30 Negara serta organisasi internasional dan lembaga/institusi internasional lainnya yang menangani isu  akses terhadap keadilan, termasuk Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Hamonangan Laoly turut hadir. (egy).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top