ANEKA

Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, Bupati Lutim – Ombudsman RI MoU

LUTIM,UPEKS.co.id—Pemkab Lutim terus berkomitmen meningkatan kualitas pelayanan publik. Itu diimplementasikan dalam bentuk penandatangan nota kesepahaman atau Momerandum Of Understanding (MoU) antara Ombudsman RI bersama para Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan, termasuk Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler.

Penandatanganan MoU antara Bupati Luwu Timur dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai,  ini disaksikan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, di Hotel Novotel Makassar, Senin (01/04/2019).

MoU ini menegaskan tentang komitmen dan kesiapan Pemkab Lutim dalam mendukung terlaksananya pelayanan  publik yang prima dan berkualitas.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Subhan Djoer mengatakan, dua tujuan MoU, meningkatkan koordinasi
dengan seluruh pemda, meningkatkan kualitas layanan publik, Kedua, dalam rangka membangun sinergitas dan
menindaklanjuti secepatnya laporan pengaduan masyarakat.

Menurut Subhan, tingkat laporan pengaduan di Indonesia sangat tinggi, namun secara umum Sulsel  berada di peringkat keempat dalam menyelesaikan laporan tindak lanjut, dimana yang paling tinggi dilaporkan  adalah pelayanan Pemerintah daerah.

Hosting Unlimited Indonesia

“Untuk itulah kita disini, dan saya berharap komitmen kita bersama bahwa Provinsi Sulsel dan pemkab/Kota akan menjadi penyelenggara pada publik terbaik Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. HM. Nurdin Abdullah mengatakan, penandatanganan MoU  dengan Ombudsman ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan publik  termasuk mengurangi laporan masyarakat.

Menurut Nurdin Abdullah, reformasi birokrasi penting dilakukan, apalagi sejalan dengan tagline Ombudsman,  kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit.

Hal ini berarti, semua pihak harus sinergi untuk bersama-sama
berkomitmen dalam menyederhanakan pelayan publik.

Sementara Ketua Ombudsman RI, Amsulian Rifai, berharap kesepakatan hari ini akan meningkatkan kualitas  layanan Pemerintahan dan mengurangi tingkat laporan pengaduan masyarakat.

Setelah penandatanganan MoU, dilanjutkan sosialiasasi pelayanan publik yang bertemakan “Menyongsong  Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa  Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas Mal Administrasi”.

Ikut mendampingi Bupati Luwu Timur, Kepala Dinas BPMD, Halsen, Kabag Organisasi, AR. Salim, Kabag Hukum,  Amran Akmal dan Kadis Kominfo Lutim, Askar. (hms/ikp/kominfo).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top