EDUKASI BUDAYA

POLRI Menabur Netralitas, Menuai Kepercayaan Publik

Prof. Dr. La Ode Husen, SH.,MH***

Netralitas Polri kembali harus teruji dalam pemilihan umum (pemilu) serentak 2019, baik Pemilihan Presiden  dan/Wakil Presiden maupun pemilihan DPR. DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten.

Kapolri telah manabur netralitas Polri dengan mengeluarkan telegram kepada seluruh jajaran Polri agar berada  pada garis netral ini. Tujuannya, menjaga anggota Polri tidak berada dalam garis keberpihakan pada salah satu  kontestan peserta pemilihan umum.

Netraliras Polri harus menjadi benih, guna menjaga kepercayaan publik terhadap Institusi Polri. Oleh karena itu  setiap anggota Polri sejatinya tidak berada pada garis keberpihakan.

Telegram Kapolri tertanggal 18 Maret 2019 secara tegas melarang anggota Polri terlibat memberikan dukungan  dalam bentuk apapun. Juga kepada Calon Presiden, Calon Wakil Presiden termasuk dukungan pada Caleg Legislatif.

Hosting Unlimited Indonesia

Kebijakan Kapolri untuk menjaga netralitas Polri sebenarnya berdasar pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2002, yang menegaskan, Polri harus bersikap netral dalam kehidupan Politik dan tidak melibatkan diri  dalam kegiatan Politik Praktis.

Hal ini menunjukkan kejelasan legalitas telegram kapolri dalam menarik Polri berada dalam garis netral. Jika dalam  inplementasinya Telegram Kapolri tersebut tidak efektif atau dengan kata lain dalam praktek di lapangan ternyata  ada anggora Polri tidak netral dan secara sengaja dan nyata berpihak pada salah satu pasangan capres,  cawapres dan caleg, Kapolri harus menegakan displin anggotanya yang melakukan pelanggaran.

Keberpihakan anggota Polri justru berpotensi mengurangi kepercayaan (trust) masyarakat terhadap Polri yang  selama ini dengan susah payah terbangun.

(***Penulis, Wakil Rektor III dan Guru Besar Fakultas Hukum UMI,  Makassar).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top