SULAWESI SELATAN

Operator Desa Diminta Bekerja Dengan Jujur Dalam Memverivikasi Data Kemisminan

GOWA, UPEKS.co.id – Guna memberikan pemahaman dan mekanisme pemutahiran data kemiskinan serta menekan jumlah masyrakat prasejahtera, Dinas Sosial Kabupaten Gowa menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) Kemiskinan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG).

Ketua Panitia pelaksana Yasser Azhari mengatakan kegaitan tersebut diikuti sebanyak 18 supervisior data kecamatan dan 167 operator SIKS-NG desa dan kelurahan. Dengan tujuan untuk mensosialisasikan cara dan mekanisme pemutahiran data kemiskinan di kabupaten Gowa.

“Selain itu, juga untuk mensosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) kepada supervisior data kecamatan dan operator desa dan kelurahan. Dan Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) sebagai dasar dan upaya mengatasi kemiskinan di Kabupaten Gowa,” ujarnya saat memberikan sambutan di Gedung Balai Diklat Pemkab Gowa, Rabu (24/4/2019).

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Syamsuddin Bidol yang membuka kegiatan tersebut meminta kepada seluruh operator desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Gowa untuk mengedepankan azaz kejujuran dan keadilan dalam memverifikasi dan validasi data kemiskinan di setiap desa/kelurahan.

Hosting Unlimited Indonesia

“Diharapkan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dilakukan oleh seluruh operator SIKS-NG di setiap desa/kelurahan se Kabupaten Gowa harus mengedepankan azaz kejujuran dan keadilan sehingga data yang dihasilkan betul-betul merupakan data yang riil sesuai dengan kondisi faktual ada di lapangan,” ujarnya.

Lanjut Syamsuddin Bidol mengatakan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran dan data yang akurat.

“Keberhasilan Penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran dalam program perlindungan sosial. Ketepatan sasaran dapat terwujud bila didukung dengan  kriteria kemiskinan yang jelas serta data yang akurat dan Up To Date. Oleh karena itu diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkala dan berjenjang seusia dengan jenis programnya,” jelasnya.

Syamsuddin Bidol juga meminta kepada seluruh operator desa/Kelurahan untuk tetap menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah desa/Kelurahan. Menurutnya peran pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam memastikan masyarakat penerima bantuan sosial yang tepat sasaran adalah salah satu faktor yang menentukan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

“Tugas operator desa/Kelurahan adalah melakukan penjangkauan dan verivikasi data di lapangan memasukkan setiap data variabel data ke dalam aplikasi SIKS-NG) dan melaksanakan musyawarah desa/kelurahan dengan persetujuan kepala desa atau lurah masing-masing untuk kemudian dikirimkan ke supervisor data Kabupaten,” jelasnya.

“Yang paling penting bahwa seluruh operator desa/kelurahan harus tahu batasan-batasan dalam bekerja dan usahakan selalu berkokunikasi dengan kepala desa atau lurah. Pemutahiran data yang dilakukan oleh masing-masing operator harus disahkan dengan musyawarah desa/kelurahan yang dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat,” tambahnya. (Sofyan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top