Optimalisasi Pelaksanaan Bansos, Dinsos Sulsel Gelar Rakor

  • Whatsapp

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulsel, melaksanakan Rapat Koordinasi Bantuan Sosial (Bansos), Senin (18/3/2019) di Hotel Gambaran Makassar.

Rakor guna optimalisasi pelaksanaan Bansos ini diharapkan bisa menjadi sarana koordinasi antar seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Bansos di Sulawesi Selatan.

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, berbagai program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sangat baik. Terlebih dengan adanya inovasi berupa bantuan yang sifatnya non-tunai.

Andi Sudirman sendiri mengakui, jumlah anggaran yang disiapkan di APBD Provinsi dalam rangka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum begitu memadai.

“Untuk kedepannya, perlu ada peningkatan anggaran dalam rangka penanganan PMKS. Bisa 5 sampai 10 kali lipat dari anggaran yang ditetapkan untuk tahun 2019 ini,” jelasnya.

Selain itu, menurut Andi Sudirman, hal penting yang perlu dilakukan adalah melakukan verifikasi data masyarakat miskin agar lebih valid. Sebab, lanjutnya, persoalan data masyarakat miskin harus valid karena menyangkut keberlangsungan hidup.

Kepala Dinsos Sulsel, Ilham A Gazaling mengatakan, pelaksanaan rakor ini merupakan upaya untuk menyatukan persepsi, tujuan dan langkah pihak terkait dalam rangka menyukseskan pelaksanaan bansos di Sulsel.

“Harapan kita, bantuan sosial bisa tersalur secara tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasinya dapat terwujud,” ujarnya.

Lebih lanjut, melalui rakor ini, Ilham berharap agar bisa ditemukan solusi-solusi terkait dengan pelaksanaan bansos di Sulsel selama ini.

“Sehingga ke depan, permasalahan yang biasa muncul tidak lagi kita dengar,” ungkapnya.

Adapun narasumber yang hadir pada rakor ini yaitu Direktur Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, Andi Z.A Dulung, Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Harapan Lumban Gaol, Kasubdit SDM Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI, Endah Sulistyaningsih, Kepala Biro Umum Inspektorat Jenderal Kemensos RI, Agus Elia Gunawan dan Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Sulsel Kombes Pol. Sri Rejeki Budiarti.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penanganan Kemiskinan Kemensos RI, Andi Z.A Dulung mengapresiasi Rapat Koordinasi Bantuan Sosial yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Provinsi Sulsel.

Menurutnya, rakor ini sangat baik sebagai sarana untuk menyatukan persepsi seluruh pihak terkait dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial.

Menurut Z.A Dulung, sejauh ini sejumlah program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo terbukti telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari data terkahir BPS pada September 2018 yang menunjukkan presentase angka kemiskinan berada pada 9,66 persen.

“Ini adalah pertama kalinya angka kemiskinan berada pada satu digit. Seiring dengan itu, prestasi lain yang berhasil diraih adalah dengan penurunan angka gini ratio di angka 0.391,” ungkapnya.

Berdasarkan data BPS 2018, 2 program bantuan sosial yang berada dalam naungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, yaitu Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan kontribusi untuk memperkuat konsumsi beras masyarakat sebesar 30,49 persen.

Menurut Z.A Dulung dengan adanya penurunan angka kemiskinan ini, bukan berarti bantuan akan dikurangi. Esensinya, bantuan itu disediakan dengan kemampuan keuangan negara.

“Jumlah kuota bantuan itu, selalu dua strep di atas jumlah masyarakat miskin (berdasarkan KK). Ini antisipasi bagi masyarakat yang terkadang masuk dan keluar dari zona miskin,” jelasnya. (rls)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *