ANEKA

Kepuasan Masyarakat Gowa Terhadap Kinerja Pemkab Meningkat

 

GOWA,UPEKS.co.id— Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Gowa terus meningkat setiap tahunnya. Hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI),
pertengahan Maret 2019 tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemkab dibawah pimpinan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dan wabup,  Abd. Rauf Malaganni naik jadi 83,3% jika dibandingkan Februari tahun yang sama 081,8%.

“Survei yang kita lakukan di wilayah Sulsel termasuk di Gowa ini dari rumah ke rumah atau door to door sistem tatap muka. Survei ini bentuk perhatian kami  terhadap perkembangan kepuasan masyarakat di Gowa terhadap kerja pemerintah,” ungkap Ketua JSI, Eka Kusmayadi pada Laporan Hasil Survei Kebijakan  Publik Kabupaten Gowa di sela-sela pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten Gowa 2019, di Gedung D’Bollo, Senin (25/3/2019).

Hasil survei ini diambil dari 1.050 sampel atau masyarakat di 18 kecamatan di Gowa. Sementara untuk ketidakpuasan masyarakat dari hasil survei tersebut  sekitar 13,1 persen mengatakan tidak puas, jumlah ini menurun jika dibandingkan pada Februari 2019 lalu sekitar 15,8 persen.

“Tahun lalu saya memang menantang Bupati Gowa agar angka kepuasan kinerja pemerintah naik hingga menyentuh 83 persen. Ini dengan melihat potensi  harapan masyarakat kepada pemerintah. Dan Allhamdulilah, hari ini Bupati Gowa bersama wakil dan jajarannya berhasil mencapai itu,” ungkapnya.

Eka menegaskan, penilaian kinerja ini dipastikan 100 persen dinilai langsung oleh publik mulai dari segmen gender, usia, pendidikan hingga segmen  pendapatannya. Tentunya meski kinerja yang diberikan sudah sangat bagus tapi pihaknya menganggap masih perlu didorong lagi, apalagi pada hasil  ketidakpuasan masyarakat masih diatas 10 persen, sehingga harus masih menjadi perhatian.

Sementara untuk kepuasan di masing-masing kecamatan hampir keseluruhan tingkat kepuasan pelayanan publik diatas 80 persen dengan nilai variatif mulai 81  hingga 88 persen. Begitupun dengan angka ketidakpuasan kinerja mulai dari 8 hingga 16 persen.

“Wilayah dengan tingkat kepuasan tertinggi atau 88,0 persen ada di wilayah Gowa 3 meliput Kecamatan Parigi, Tinggimoncong hingga Tombolo Pao,”  lanjutnya.

Eka mengatakan, ke depan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, persoalan penanganan masalah ketenagakerjaan dan masalah  infrastruktur dalam hal ini perbaikan dan pembangunan jalan. Dari hasil survei JSI menyebutkan 51,8% tidak puas penanganan masalah ketenagakerjaan,  sedangkan puas 40,5 persen. Kemudian terkait penanganan jalan 40,1% masyarakat tidak puas, dan yang puas 58,3%.

“Penanganan infrastruktur ini kita harap masih perlu dimaksimalkan karena tingkat ketidakpuasan masyarakat masih dianggap tinggi,” ujarnya.

Hosting Unlimited Indonesia

Meski penanganan masalah ketenagakerjaan mengalami ketidakpuasan yang cukup tinggi menurutnya hal tersebut masih sangat wajar. Pasalnya fenomena ini  hampir dialami seluruh kabupaten/kota di Indonesia termasuk di provinsi.

“Makanya kita harap pemerintah bisa menekan hingga ke angka 40 persen saja untuk tahap awal karena memang tidak ada penanganan masalah ketenagakerjaan  di daerah lainnya diatas 30 persen,” tegas Eka.

Pada survei yang dilakukan JSI juga mensurvei kepuasan masyarakat terhadap penanganan banjir yang dilakukan pemerintah. Hasilnya 71,3 persen masyarakat  sangar puas dengan penanganan banjir yang dilakukan Bupati Gowa bersama stakeholder terkait.

Untuk kepuasan masyarakat terhadap kinerja lainnya seperti penanganan masalah pertanian 76,1 persen, penanganan masalah kesehatan 88,9 persen, masalah  pelayanan publik 89,0 persen dan penanganan pendidikan 92,5 persen.

“Khusus untuk program kerja yang dijalankan Pemkab Gowa mulai dari pendidikan dan kesehatan gratis, program investasi seperempat abad, peningkatan  kapasitas birokrasi pada umumnya angka kepuasan masyarakat diatas 90 persen. Nilai ini yang pertama kali terjadi di Kabupaten Gowa dibandingkan daerah  lainnya,” terangnya.

Sementara itu Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, hasil survei yang dilakukan JSI akan menjadi tolak ukur pemerintah. Data tersebut tentunya  akan dijadikan referensi untuk peningkatan kinerja kedepan.

Menurut Adnan, ada dua isu sentra yang dihasilkan dari survei tersebut yakni persoalan penanganan kinerja dan pembangunan serta perbaikan jalan.

“Kita akan mencari solusi untuk menekan angka ini, meski memang persoalan ini bukan hanya dialami oleh Gowa saja tetapi seluruh daerah mengalami hal yang  sama. Penyebabnya karena kondisi ekonomi kita saat ini kurang baik,” katanya.

Salah satu program yang akan didorong untuk menekan angka pengangguran di Gowa yaitu mengagas program pengembangan UMKM di setiap desa/kelurahan  dengan target akan muncul pelaku usaha-usaha baru yang akan menyerap tenaga kerja. Sementara persoalan insfrastruktur dalam hal ini jalan, pemerintah telah  mengalokasikan 20 persen dari APBD 2019.

“Meski kita telah menganggarkan dana perbaikan dan pembangunan jalan, pengerjaannya tidak bisa mencakup seluruhnya karena panjang jalan di Gowa ini  mencapai 2.239 kilometer, sedangkan dana yang dianggarkan hanya bisa mencakup 1.200 kilometer saja, makanya pengerjaan jalan yang kita prioritaskan adalah  jalan penghubung antara desa, dan kelurahan,” terangnya.

Bupati Adnan menegaskan, masyarakat juga harus mengetahui beberapa jalan di Gowa secara keseluruhan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.  Karena ada beberapa jalan adalah jalan nasional dan jalan ruas provinsi.

“Masyarakat harus tahu juga kewenangan pemerintah terkait perbaikan jalan ini. Karena ada kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Inilah yang  diharapkan bisa jalan dengan seimbang,” harapnya. (sofyan).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top