ANEKA

H Mujahidin:  Penerimaan P3K Sesuaikan Kondisi Keuangan Daerah

Mujahidin. (Foto: Pil).

KOLAKA,UPEKS.co.id—Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia(BKSDM) Pemda Kolaka H Mujahidin mengungkapkan bahwa penerimaan  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Jadi penerimaan P3K ini itu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,”ungkap Mujahidin kepada media ini melalui selularnya pada(17/3/19).

Dikatakannya bila mengacuh pada rekomendasi KemenPAN dan RB ada sebanyak 627 orang diberikan kuota kepada Pemda Kolaka untuk diterima jadi P3K,  tetapi karena penerimaan P3K ini anggarannya dari APBD Kolaka, sehingga lebih dulu dikordinasikan dengan Bupati kolaka, maka diputuaskan sebanyak 123  orang diterima untuk formasi guru, kesehatan dan penyuluh pertanian.

“Jadi penerimaan P3K ini disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, insyah Allah kedepan mudah-mudahan ada perubahan kondisi keuangan daerah sehingga  P3K bisa bertambah,”ungkap Mujahidin.

Dikatakannya dengan selesainya dilakukan tes P3K lalu oleh Pemda Kolaka dan sudah ada nama-nama yang dinyatakan lulus untuk formasi guru berjumlah 107  orang, formasi kesehatan berjumlah 3 orang dan formasi penyuluh pertanian berjumlah 13 orang.

“Jadi totalnya sebanyak 123 orang yang sudah dinyatakan lulus, tetapi sampai saat ini KemenPAN dan RB belum mengeluarkan pengumuman,”kata Mujahidin.

Dikatakannya dengan terakomodirnya formasi guru sebanyak 107 orang untuk kategori Dua(K2) berarti sekarang tinggal 305 orang untuk K-2 yang belum  terakomodir  jadi pegawai negeri sipil.

“Jadi sekarang masih ada 305 orang K2 yang belum terakomodir menjadi pegawai negeri,”kata Kepala BKSDM Kolaka.

Dikatakannya berdasarkan UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi dua komponen yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan UU ASN.

Meski demikian P3K berhak mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Hanya saja kata Kepala BKSDM Pemda Kolaka  Mujahidin bahwa PPPK tidak berhak memperoleh pensiun seperti halnya PNS. PPPK juga tidak berhak memperoleh NIP karena masa kerjanya hanya  menyesuaikan kebutuhan instansi pemerintah yang bersangkutan.(pil)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top