ANEKA

SMSI dan Lensa Demokrasi Bahas Netralitas Penyelenggara Pemilu

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Netral ditunjukkan bukan dengan berada atau berdiri di tengah. Netral dibuktikan dengan melaksanakan ketentuan regulasi.

Demikian ditegaskan Prof Marwan Mas, Guru Besar Universitas Bosowa (Unibos) dalam diskusi bertajuk “Mewujudkan Pemilu Damai yang Berintegritas di Sulsel”, di Warkop Soqta, Makassar, Selasa (5/3/19).

“Netral bagi penyelenggara adalah melaksanakan regulasi dan ketentuan sebagaimana mestinya,” tegas Prof Marwan Mas dalam dialog yang digagas Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulsel dan Lensa Demokrasi.

Menurutnya, penyelenggara Pemilu yang netral tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam melaksanakan regulasi yang ada. Selain netral, penyelenggara harus bertindak independen dan profesional.

Prof Marwan juga menyinggung netralitas bagi kepolisian. Dia yakin kepolisian netral dalam pesta demokrasi ini.

Tetapi, penegakan hukum oleh kepolisian menjadi perhatian publik. Penegakan hukum dinilai tajam ke sebelah dan tumpul ke pihak yang lain.

Narasumber lainnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan, Uslimin mengatakan, sampai sekarang belum ada yang terdeteksi warga negara asing (WNA) masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Hal itu disampaikan Komisioner KPU Pusat saat acara sosialisasi Pemilu 2019 di Papua, tetapi kami tidak langsung percaya dan sementara dicek,” ujarnya.

Dalam acara yang diadakan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bekerjasama dengan Lensa Demokrasi itu, Uslimin memastikan seluruh KPUD tingkat kabupaten/kota telah diinstruksikan untuk mengecek keberadaan WNA di DPT, dan belum ada laporan.

Uslimin juga menyampaikan, DPT untuk Sulsel pada pemutakhiran di Februari lalu, tercatat 6.159.375 ditambah dengan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) sebanyak 258 orang.

“Semoga sudah tidak ada perubahan lagi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Makassar, Nursari menjelaskan, salah satu tugas utamanya adalah menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri.

Kendati demikian, ia mengajak kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pesta demokrasi, dan memastikan bahwa Bawaslu itu bekerja berdasarkan undang-undang dan tidak ingin terpengaruh dengan opini publik.

Wakil Direktur Direktoral Objek Vital Polda Sulsel, AKBP Sutrisno HR, pembicara lainnya dalam dialog itu, menyatakan tanggungjawab penyelenggaraan Pemilu tidak bisa semuanya dibebankan kepada kepolisian, tetapi harus mampu bersinergi dengan seluruh pihak.

Sedangkan soal netralitas diatur dalam PP No 2/2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi yang melanggar akan mendapat sanksi tegas.

“Netralitas harga mati,” pungkasnya.

Hadir pula dua jurnalis senior Sulsel, Yackin Ahmad dan Hamsah Zamal sebagai moderator dan pembanding dalam diskusi. (rls)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top