MAKASSAR CITY

Pemberi Pinjaman di Fintech, Tanggung Risiko Sendiri

Zulmi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) saat disambangi Upeks di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Makassar, Rabu (20/02/19) kemarin.

MAKASSAR, UPEKS.co.id–Fintech, solusi pembiayaan yang mudah dan cepat. Sistem teknologi berbasis aplikasi ini semakin populer di masyarakat.

Khusus Financial Tecknology (Fintech) peer to peer lending bukan sekadar wadah meminjam. Masyarakat juga bisa berinvestasi dengan menyuntikkan dananya. Sebab fintech ini memang mempertemukan keduanya.

Sayangnya, hingga detik ini belum ada lembaga yang menjadi penjamin dana para investor. Juga dana yang dipinjam. Tidak seperti di perbankan, dana batas atas Rp2 miliar dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Peer to peer benar-benar individu. Investor dan orang yang gunakan dana. Beda dengan bank. Bank himpun dana masyarakat dan dijamin LPS. Kalau ini sejauh ini belum ada penjaminan (untuk di Fintech),” kata Zulmi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) saat disambangi Upeks di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Makassar, Rabu (20/02/19) kemarin.

Zulmi melanjutkan, pada fakta tersebut, artinya risiko benar-benar dihadapi oleh investor. Risiko yang tinggi inilah, kata Zulmi, yang membuat suku bunga di fintech juga tinggi.

“Makanya ngak heran dengan suku bunga tinggi karena berbanding lurus dengan risiko. Semkin tinggi risiko samakin tinggi bunganya,” kata Zulmi.

Lalu, kalau demikian seperti apa peran otoritas dalam perlindungan konsumen?.

Zulmi menjelaskan, salah satu bentuk perlindungan Konsumen OJK adalah mengedukasi masyarakat bahwa risiko yang mungkin timbul ketika bertransaksi di Fintech. Juga imbauan transaksi di fintech yang terdaftar.

Fintech yang terdaftar di OJK, artinya sudah dalam pengawasan. Laporan rutin, manajemen, pemilik dan aktivitasnya telah masuk dalam pengawasan OJK.

“Sehingga, jika terjadi apa-apa OJK ambil peran memfasilitasi mereka. OJK bisa mencarikan ini loh orangnya.

Kalau yang ilegal kantornya ngak tau, punya modal nga tau, apalagi namanya,” tuturnya.

“Kalau dicarikan penyelesaian (masalah) dan tidak bisa diselesaika lewat OJK, lewat hukum bisa. Sebab badan hukumnya ada, badan hukumnya sudah jelas,” tuturnya.

Di sepanjang 2018, OJK Sulampua menerima dua pengaduan Fintech. Semuanya terkait perlakuan fintech terhadap nasabah dalam proses penagihan. Sayangnya, kedua fintech yang dilaporkan belum terdaftar.

Hosting Unlimited Indonesia

Laporan di tahun ini, baru satu pengaduan. Nasabahnya protes atas keleluasaan Fintech mengakses nomor kontak telepon nasabahnya. Lagi-lagi fintechnya ilegal.

Secara resmi, aturan mengenai tidak diperkenankannya Fintech mengakses nomor kontak nasabahnya (kecuali yang disetujui) sudah dirilis akhir tahun lalu.

Dengan tegas, OJK melarang penyelenggara P2P legal mengakses daftar kontak, berkas gambad dan informasi pribadi dari smartphone penghuna p2p serta wajib memenuhi seluruh ketentuan POJK 77/2016 dan POJK 18/2018 mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Sesuai ketentuan POJK 77/16, OJK dapat mengenakan sanksi dengan pasal 47, yakni peringatan tertukis, denda, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan tanda daftar atau izin.

“Saat seseorang ingin transaksi dengan fintech, misal ingin meminjam ada syarat yang harus dibaca dan memahami persayaratan yang disampaikan. Sehingga  memahami resiko yang dihadapi saat transaksi. Banyak yang asal centang saja,” imbaunya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Sulsel, Prof Marsuki DEA menerangkan, fintech merupakan wadah transaksi keuangan teranyar yang dibangun atas peran teknologi informasi. Digunakan semakin luas oleh masyarakat diberbagai kelas untuk melakukan berbagai transaksi bisnis dan keuangan.

Hanya dalam prakteknya dapat timbul masalah jika tidak dijalankan secara benar, diantaranya karena lemahnya regulasi dari otoritas-otoritas terkait, khususnya moneter dan keuangan termasuk pemerintah.

Selain itu perlunya kejelasan tanggungjawab pelaku-pelaku fintech yang mengedepankan prinsip kepercayaan, andal, mudah, dan cepat, tapi harus aman dari kerugian dari pelaku-pelakunya yang kurang bertanggungjawab.

“Nasabah juga jangan dengan mudah terpancing dengan berbagai kelebihan-kelebihan dari fintech, dari gambaran umum yang menarik dan lebih  menguntungkan. Semuanya itu seharusnya diatur sistem, mekanisme dan proses implementasinya secara profesional, terutama aturan perlindungan konsumen, untuk menghindari risiko yang ditanggung nasabah,” kata Ketua STIM Nitro Makassar ini.

“Sementara ini aturan tentang hal tersebut belum diaturan, namun kedepannya sudah perlu disusun aturannya, sebelum banyak korban yang diakibatkan fintech,” imbuhnya.

Untuk diketahui, jumlah pemberi pinjaman di fintech tidak sedikit. Khusus di Sulsel saja tercatat sebanyak 3.518 rekening. Sedangkan peminjamnya hingga akhir 2018 jauh lebih banyak,  54.116 rekening.

Kendati berbunga tinggi, jumlah pinjaman tetap tumbuh tinggi. Realisasinya mencapai Rp234,6 miliar di akhir 2018. Itu setara 50% dari total pinjaman Fintech di pulau Sulawesi.

Hanya dalam kurung waktu lima bulan, nilai pinjaman bahkan naik hingga nyaris empat kali lipat dari posisi Juni 2018 diangka pinjaman Rp50,9 miliar. (hry)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top