ANEKA

 Kinerja Penyidik Polres Bone Disorot

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Kinerja penyidik Polres Bone disorot karena dinilai tidak profesional tangani kasus dugaan pemalsuan atas penggelapan sertifikat  Prona yang diduga dilakukan Sekertaris Desa (Sekdes) Nagauleng, Kecamatan Cenrana, Bone, Nurlaelah.

Pasalnya, laporan dugaan penggelapan sertifikat yang dilaporkan, 19 Oktober 2016 lalu, hingga saat ini belum P-21 di Kejaksaan Negeri Bone. Padahal penyidik  sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Andi Sabir, Kuasa Hukum pelapor H Mappa mengatakan, sudah dua tahun lebih ditangani penyidik Polres Bone, namun hingga kini belum bisa P-21. Meski  sudah ada ditetapkan tersangka.

“Ironisnya lagi, penyidik rencana gelar perkara kembali di Polda pekan depan. Padahal kasus itu kan sudah jelas siapa pelakunya dan perannya, ” kata Andi Sabir,  Minggu (24/2/19).

Menurut Andi Sabir, untuk apa lagi gelar perkara, padahal kasus itu sudah jelas. Sudah ada penetapan tersangka. Penyidik kami menilai tidak profesional, karena  penerapan pasal yang seakan-akan sengaja dikaburkan.

“Kalau digelar kembali, sama halnya perkara itu makin dikaburkan. Apalagi penerapan pasalnya hanya 406 tentang pengrusakan. Harusnya diterapkan pasal 378, ” ucapnya.

Menanggapi tuduhan penyidik tak profesional, Kapolres Bone, AKBP Kadarislam menegaskan, kasus tersebut belum rampung dikarenakan buktinya belum kuat.  Dimana penyidik belum menemukan bukti untuk merampungkan perkara itu.

“Kalau sudah ditemukan bukti kuat untuk melanjutkan kasus itu, kita akan gelar perkara di Polda, ” kata Kadarislam, Minggu (24/2/19).

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bone, Nurni Farahyanti mengatakan, pihaknya belum menerima berkas kasus tersebut. Sejak jaksa peneliti  mengembalikan berkas kasus itu yang disertai dengan petunjuk atau P-19.

“Sejak kita P-19 berkasnya, sampai sekarang penyidik belum serahkan kembali ke Kejari ,” kata mantan Kajari Pangkep ini.

Menurutnya, kemungkinan penyidik belum bisa memenuhi petujuk yang diberikan jaksa peneliti. Sehingga berkas itu sampai sekarang belum diserahkan oleh  penyidik.

“Mungkin penyidik belum bisa penuhi petunjuk jaksa, jadi berkas belum diserahkan ke kejari. Kalau petunjuk dari jaksa sudah dipenuhi, perkaranya tentu  langsung kita P-21 kan,” ucapnya.

Olehnya itu, sampai saat ini pihaknya masih menunggu penyidik, untuk menyerahkan berkas kasus tersebut. Sebab kata Nurni, pelimpahan berkas kasus tersebut,  itu kewenangan penyidik.

“Kita tidak bisa mendesak penyidik untuk serahkan berkas perkara tersebut. Terkecuali kalau perkaranya sudah dinyatakan lengkap ata P-21, ” terangnya.

Diketahui, kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah milik H Mappa bin Taggiling yang diduga dilakukan Kepala Desa Nagauleng, Hamzah Mappasere,  penyidik baru menetapkan istri kades tersebut sebagai tersangka.

H Mappa telah melaporkan dugaan penggelapan sertifikat miliknya, pada 19 Oktober 2016 lalu. Laporan penggelapan itu berawal saat korban meminta sertifikat  miliknya kepada terlapor, Kepala Desa Nagauleng.

Namun, pelaku tersebut tidak menyerahkan dengan alasan sertifikat tersebut sudah diambil. Ironisnya, korban sama sekali belum pernah mengambilnya.  Sementara sertifikat milik orang lain telah diserahkan. (penulis berita: Jay).

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top