SULAWESI SELATAN

Korupsi Pengadaan Buku Administrasi Desa, Jaksa Bidik Kepala BPMD Luwu

LUWU,UPEKS.co.id— Jaksa pada Bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel menaikkan status penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan buku administrasi desa yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Luwu, dari penyelidikan ke penyidikan. 

Kepastian dari proses penyidikan perkara ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin kepada wartawan di Makassar. 

“Sudah dilakukan ekspose dan dinaikkan ke penyidikan. Ada indikasi mark up harga buku,” urainya kepada wartawan. 

Sebelumnya, Kajati Sulsel Tarmidzi mengakui kalau penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan buku administrasi desa pada BPMD Kabupaten Luwu sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun,  pengadaan buku administrasi desa di Kabupaten Luwu menggunakan anggaran tahun 2017. Bahkan, bagian BPMD mengancam tidak akan menandatangani pengajuan anggaran desa jika pengadaan buku tidak dimasukkan dalam program pemerintah desa.

Untuk pengadaan buku administrasi desa, dialokasikan anggaran sebesar Rp4,4 juta tiap desa. Sedangkan di Kabupaten Luwu diketahui ada sekitar 200 desa. Total anggaran untuk pengadaan buku ini mencapai Rp880 juta.

“Untuk kerugian negaranya masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ungkap Salahuddin.

Diketahui, Kuasa Pengguna Anggaran pada proyek ini adalah Maslim Malik yang juga Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Luwu. (ris)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top