RAGAM

Rakor Diharap Lahirkan Sinergi Program PAUD-Dikmas

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berlangsung di Makassar.

Ibu Kota Provinsi Sulsel ini menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakor untuk wilayah I yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawei Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua yang berlangsung, Selasa-Jumat (19-22/19.)

Kegiatan dibuka Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dihadiri Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Abdul Kahar, Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Muhammad Hasbi, Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Sukiman, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo, serta dari dinas pendidikan kabupaten dan kota.

Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Wartanto yang juga ketua Panitia melaporkan, kegiatan tersebut diikuti 578 peserta yang terdiri dari kepala bidang, kepala seksi, dan kepala UPT di lingkup PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah timur yang Rakornya diselenggarakan di Makassar.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud, Harris Iskandar dalam sambutan pembukaannya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan pekan sebelumnya di Depok.

Harris berharap melalui rapat koordinasi ini, melahirkan sinergi dalam pelaksanaan program-program PAUD dan Dikmas di seluruh Indonesia. Artinya, antara pusat dan daerah ada kesepakatan mengenai tanggung jawab masing-masing.

“Jadi akan jelas siapa mengerjakan apa. Sehingga tidak akan ada saling lempar tanggung jawab. Dengan demikian ini benar-benar membahas soal teknis, bukan rakor yang ngawang-ngawang. Manfaatkan waktu dua atau tiga hari ini sebaik-baiknya untuk mendetailkan pelaksanaannya,” kata Harris.

Dirjen mengingatkan kembali adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan dan merupakan hak setiap warga negara secara minimal.

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Materinya meliputi jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan menerima pelayanan dasar.

“Khususnya kelompok umur 5-6 tahun untuk PAUD dan usia 7-18 tahun untuk kesetaraan, tegas Harris.

Dalam pembukaan rakor kali ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja antara Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, serta Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.

Penandatanganan perjanjian kinerja juga dilakukan antara Kepala BP PAUD dan Dikmas se kawasan timur Indonesia dengan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. (ris)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top