EDUKASI BUDAYA

Asosiasi Profesor Indonesia Diskusi Pemilu Jurdil di UMI

MAKASSAR,UPEKS.co.id—Asosiasi Profesor Indonesia (API) Makassar diskusi akademik bertopik ”Pilpres yang Jujur dan Adil (Jurdil) Mungkinkah? ” di Menara UMI, Sabtu (16/2). Kegiatan dihadiri puluhan guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Makassar.

Diskusi yang dipandu Prof Dr HA Muin Fahmal,SH,MH, Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum UMI itu menghadirkan, Prof Dr Muhammad,S.Ip,MSi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI dan Iqbal Latief,MSi (Mantan Ketua KPU Sulsel).

Prof Muhammad menandaskan, di era orde baru, sering kita dengar lontaran masyarakat, kita tak bisa prediksi, pemilu kapan dilaksanakan, tapi hasilnya dapat diprediksi. Sebaliknya di era sekarang ini, pelaksanaan pemilu dapat diprediksi, namun hasilnya tak dapat diprediksi.

Uniknya lagi, di Indonesia, ada hitung cepat, tapi kadangkala hasilnya tak sesuai kenyataan. Ada yang menduga, hasil hitung cepat, bergantung siapa pemesannya, tandas Muhammad.

”Sebagai perbandingan, di Australia ada juga hitung cepat dan ditunjang teknologi cangih sehingga hasilnya tak menimbulkan gejolak. Beda di Indonesia, hitung cepat terkadang menimbulkan gejolak, tambah Muhammad.

Dibagian lain, Prof Muhammad mengungkapkan, pengalaman menangani berbagai kasus sengketa pemilu, tenaga adhock tingkat kecamatan ke bawah itu terbanyak melakukan pelanggaran. Mereka itu memang potensial mengubah hasil suara. Mungkin karena adhock (sementara), sehingga cara berfikir dan bertindak juga sementara.

Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dibutuhkan lima syarat, regulasi harus jelas dan tegas,peserta pemilu taat aturan,pemilih cerdas dan partisipatif,birokrat netral serta penyelenggara kompeten dan berintegritas, tandas Muhammad.

Sementara itu mantan Ketua KPU Sulsel, Drs Iqbal Latif,Msi menandaskan, pertemuan KPU sedunia beberapa waktu lalu menilai, pemilu di Indonesia memang terumit di dunia.

Salah satu problem besar di Indonesia, kata Iqbal, karena pemilu kita masih menganut manajemen manual. Sementara itu, negara lain sudah menggunakan sistem elektronik.

Iqbal yang juga mantan wartawan Harian Pedoman Rakyat itu menegaskan, jika ingin pemilu yang jurdil, ke depan sistem pemilu di Indonesia harus disederhanakan. Kalau perlu gunakan sistem elektronik. Dengan demikian tak terlalu banyak melibatkan penyelenggara, sehingga otomatis terjadi efisiensi anggaran negarai

”Bayangkan sistem yang begitu rumit,penyelenggara yang begitu besar, sehingga estimasi biaya pemilu 2019 ini akan mencapai Rp26 Triliun.

Usai kedua pemateri paparan, para guru besar satu per satu diberi kesempatan berargumentasi. Hasilnya aneka pandangan mencuat ke forum sesuai latar belakang spesifikasi keilmuan para guru besar.

Rektor UMI, Prof Dr Basri Modding usai diskusi akademik kepada Upeks menjelaskan, temu ilmiah ini merupakan agenda rutin sebagai bagian dari realisasi program kerja API. Lokasi pelaksanaan diskusi itu bergilir. Kebetulan, kali ini disepakati UMI sebagai tuan rumah.(arf).

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top