ANEKA

Nelayan Karang Hias Demo BKIPM

MAROS,UPEKS.co.id—Sejumlah nelayan karang hias dan anemon demo di depan Kantor Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengamanan  Hasil Perikanan (BKIPM) Jalan Bandara Baru, Jumat (15/2/2019). Mereka menuntut pelayanan sertifikasi kesehatan ikan untuk komoditi karang hias dan  anemon dibuka kembali.

Menurutnya, dihentikannya pelayanan sertifikasi kesehatan ikan untuk karang hias dan anemon menyebabkan kerugian puluhan juta bagi nelayan yang menjual  karang hias dan anemon karena karang hias dan anemon yang telah dikumpulkan tidak dapat diperdagangkan.

“Sudah hampir setahun perdagangan koral (karang hias-red) dihentikan dan ini membuat kami rugi puluhan juta. Apalagi proses moratorium ini tanpa diiringi  dengan sosialisasi dan surat edaran sehingga kami kaget dan merugi,” uajr Arfan Gassing selaku penanggung jawab aksi.

Arfan mengatakan, karena tidak adanya sosialisasi dan moratorium secara tiba-tiba sehingga koral tidak bisa dijual sehingga dirinya mengalami kerugian  puluhan juta rupiah serta nelayan tidak memiliki penghasilan. “Apa dasar moratorium ini, lautan mana yang kami rusak, kami juga mengambil koral di luar  daerah konservasi sehingga tidak mengganggu. Kami minta pelayanan sertifikasi untuk komoditi karang hias dan anemon dibuka kembali,” papar Arfan.

Sementara itu, Kepala BKIPM Makassar Sitti Chadijah mengatakan, kebijakan moratorium perdagangan koral dan anemon dilakukan karena kondisi terumbu  karang laut Indonesia masuk dalam tahap memprihatinkan. Moratorium ini dilakukan untuk menjaga ekosistem terumbu karang yang semakin hari semakin  terancam.

“Untuk dibukanya kembali pelayanan sertifikasi kesehatan ikan untuk koral dan anemon tentu kita disini tidak bisa mengambil keputusan karena moratorium ini  kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk dasar moratoriumnya karena kerusakan terumbu karang sudah sangat parah. Kerusakan  terumbu karang di Indonesia sudah 70 persen sedangkan khusus di Sulsel kerusakan mencapai 86 persen ini berdasarkan data dari LIPI tahun 2018 padahal kita  tahu terumbu karang merupakan rumah bagi ikan di laut,” bebernya.

Moratorium perdagangan koral atau karang hias di seluruh wilayah Indonesia dilakukan sejak 3 Mei 2018 lalu oleh Menteri KKP Susu Pudjiastuti. Berdasarkan  hasil penelitia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku wali data terumbu karang di Indonesia, di 2018 untuk lokasi Sulsel dari 66 stasiun yang  diteliti, 30 site dalam kondisi buruk, 27 site dalam kondisi cukup, 8 site dalam kondisi baik dan 1 site kondisi sangat baik.

Di sisi lain, Sulsel merupakan salah satu lokus (tempat) kejahatan konservasi penyelundupan koral. Data dari BKIPM dalam kurun waktu dua tahun terakhir  terdapat lima kali pengungkapan kasus pengiriman koral tanpa disertai sertifikasi karantina ikan. (Alf)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top