EDUKASI BUDAYA

WR 3 UMI Apresiasi Diskusi Prospek Pemberantasan Korupsi Bersama Wakil Ketua KPK

MAKASSAR,UPEKS.co.id—Wakil Rektor (WR) 3 UMI, Prof Dr H La Ode Husen,SH,MH buka diskusi publik  Prospek Pemberantasan Korupsi di Indonesia pasca pemilu 2019: Urgensi Perubahan UU Tindak Pidana Korupsi
di Auditorium Al-Jibra, Rabu (13/2).

Diskusi yang dipandu Mantan Direktur LBH Makassar, Mappinawang,SH tersebut menghadirkan pemateri, Dr La
Ode Syarif,SH,MH (Wakil Ketua KPK), Prof Dr HA Muin Fahmal,SH (Guru Besar Fakultas Hukum UMI), Prof Dr A  Sofyan,SH,MH (Unhas) dan Prof Dr A Muhammad (Guru Besar Fisip Unhas).

Temu ilmiah yang terlaksana atas kerjasama UMI,KPK dan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) itu dihadiri  sejumlah penggiat anti korupsi, Bawaslu Sulsel,Jaksa, dosen dan mahasiswa UMI.

Turut hadir, Dekan Fakultas Hukum UMI, Dr H Syarif Nuh,SH,MH, Wakil Dekan 1 FH-UMI, Hj Nur Fadillah  Mappaselleng,SH,MH,Ph.D,WD III,Dr HM Kamal Hidjaz Yunus,SH,MH dan WD II, Dr Hasbudin Khalik,SH,MH.

La Ode Husen yang juga Guru Besar Fakultas Hukum UMI itu menegaskan, 22 tahun silam di Auditorium Aljibra ini  salah satu tokoh hukum Indonesia, Prof Dr H Baharuddin Lopa pernah menyatakan, sudah saatnya akar korupsi di  Indonesia saya cabut.

”Sayang sekali, makna dan hakikat akar korupsi itu letaknya dimana? belum pernah kami tanyakan langsung pada  beliau, hingga mantan Kajati Sulsel dan Kajagung RI tersebut berpulang kerahmatullah,” kata Laode Husen.

Saat ini, lanjut mantan Komisioner Komisi Kepolisian (Kompolnas) Indonesia itu, pemberantasan korupsi gencar  dilakukan, namun baru sebatas pemotongan ranting dan dahan-dahannya saja, akarnya belum tersentuh.

Diskusi  publik ini sangat kami apresiasi, semoga diskusi akan menyentuh pemikiran akademik tentang korupsi di Indonesia, tandas La Ode Husen.

Dalam diskusi itu, Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif, menegaskan, agar pemberantasan korupsi lebih optimal, ke  depan perlunya kriminalisasi delik terkait memperkaya diri secara tidak sah, memperdagangkan  pengaruh,penyuapan sektor swasta dan penyuapan pejabat publik asing serta pejabat organisasi.

”Jika kriminalisasi delik itu kelak termuat dalam revisi UU Tipikor yang baru, diyakini akan meningkatkan Indeks corruption Indonesia yang kini masih di urutan 38,” ungkap La Ode Syarif.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) UMI, Prof Dr HA Muin Fahmal menegaskan, agar akar  korupsi mampu tersentuh baik, saatnya penyatuan pengusutan kasus Tipikor hanya ada di KPK, kemudian  penyidik bukan aparat aktif melainkan dari kaum profesional atau pensiunan.

”Penyidik KPK harus kuasai politik hukum, rumuskan kehendak dalam aturan dan KPK hanya konsentrasi  penegakan hukum dan profesional. KPK tak perlu banyak bicara, dengan demikian akan disegani masyarakat  terutama mereka yang berbakat korupsi,” tandas A Muin Fahmal.

”Pertanyaan menarik yang muncul, apakah wakil-wakil rakyat kelak, bersedia melakukan perubahan-perubahan terhadap UU Tipikor?. Itu juga sebuah problem,” kunci Muin Fahmal. (arf).

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top