MAKASSAR CITY

12 Proyek Puskesmas di Makassar Bermasalah, Diduga Ada Kongkalikong

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Sebanyak 12 dari 15 proyek pembangunan gedung puskesmas tahun 2018 di Kota Makassar yang hingga kini belum rampung pembangunannya, terus menjadi sorotan publik.

Amburadulnya pekerjaan proyek ini diduga lantaran adanya kongkalikong antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pemenang tender.

Direktur Eksekutif Center Information Publik (CIP), Zulfiadi Muis, Jumat (8/2/2019) mengatakan, kuat dugaan kalau proyek pembangunan puskesmas tahun 2018 di Makassar sarat dengan kongkalikong. Indikasinya, hingga akhir tahun 2018, ada 12 dari 15 pembangunan proyek puskesmas yang belum rampung.

”Ini harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Diduga ada permainan atur-atur proyek. Nah, ini yang harus dicari tahu, siapa yang bermain dalam pengaturan itu. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini harus dipanggil dan diperiksa oleh aparat penegak hukum,” tukasnya.

Dari data yang diperoleh, dari 15 proyek pembangunan Puskesmas di Kota Makassar, hanya tiga unit yang selesai tepat waktu. Yakni Puskesmas Rappokalling dengan anggaran Rp2,85 miliar, Puskesmas Tamangngapa senilai Rp4,6 miliar dan Puskesmas Pembantu Pulau Langkai sebesar Rp2,2 miliar.

Sementara itu, 12 proyek pembangunan Puskesmas lainnya masih bermasalah dan dalam tahap perampungan. Dugaan pelanggaran dan penyelewengan anggaran ditemukan karena 12 proyek bangunan tersebut telah dilaporkan rampung 100 persen ke PPK dengan realisasi pencairan anggaran telah lunas.

“Data yang kami terima, ada enam proyek Puskesmas yang sudah menyeberang tahun atau pembangunan tidak selesai. Ada juga enam proyek Puskesmas yang mendapat addendum atau perpanjangan waktu pengerjaan,” terang seorang jaksa penyidik di internal Kejati Sulsel.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin mengatakan, pembangunan puskesmas sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, meski diakui bahwa masih ada enam puskesmas yang belum rampung 100 persen.

Naisyah pun menapik jika proyek yang belum rampung akan dibiarkan terbengkalai, sebab berdasarkan aturan yang berlaku rekanan masih diberi kesempatan selama 50 hari untuk merampungkan pekerjaan tersebut.

Naisyah berharap agar disisa masa tenggang waktu yang diberikan, rekanan segara merampungkan proyek ini agar bisa difungsikan oleh masyarakat Kota Makassar.

“Ada enam yang belum selesai dan itu belum kita bayarkan 100 persen, tapi itu kita berikan kesempatan 50 hari sesuai aturan perpres,” ungkapnya.

Sebelumnya, beredar informasi via Whatsapp akan adanya sejumlah orang yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) mengedarkan undangan akan melakukan aksi unjuk rasa terkait masalah proyek ini. Namun kenyataannya, tidak ada aksi unjuk rasa. (ris)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top