ANEKA

BRIGIF 3 KOSTRAD Satker Terbaik Pelaksanaan APBN 2018

 

 

SATKER TERBAIK. (Dari kiri kekanan) Adi Nugroho Kabag Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Sulsel, Pekas Brigif 3 Divisi 1 Kostrad, Kasubag TU
Bandara Pongtiku, PPK Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilaya II, Sudarmanto Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel. IST,

MAKASSAR, UPEKS.co.id–Brigade Infantri 3 Divisi 1 KOSTRAD menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
Provinsi Sulsel sebagai Satuan Kerja terbaik kategori Pagu Besar (>Rp140 Miliar) dalam pelaksanaan APBN Semester II Tahun 2018 lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan kepada Pemegang Kas BRIGIF 3 KOSTRAD pada Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran TA 2018. Dengan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2018 sebesar 99,13;

BRIGIF 3 mengungguli Bandar Udara Pongtiku di Tana Toraja (98,98) dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulsel (98,93).

Untuk Satker kategori Pagu Sedang (>70 sampai dengan Rp140 Miliar), Satker dengan capaian IKPA tertinggi adalah POLRES Bone (99,62) diikuti POLRES Gowa (98,76) dan Distrik Navigasi Ujung Pandang (98,53).

Untuk kategori Satker Pagu Kecil (<70 Miliar), capaian tertinggi diperoleh Satker Pengadilan Agama Masamba (99,99) diikuti Pengadilan Agama Maros (99,95) dan terakhir Pengadilan Agama Takalar (99,92).

Pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran selain dilihat dari komposisi realisasi anggaran, juga dilihat dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, kepatuhan atas regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pelaksanaan Anggaran merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Prov. Sulsel setiap awal semester sebagai media silaturahmi dan apresiasi kepada seluruh Satuan Kerja pelaksana APBN. Selain itu, rakor yang diselenggarakan juga dimanfaatkan sebagai media evaluasi pelaksanaan anggaran semester sebelumnya dan overview pelaksanaan APBN semester berjalan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Sudarmanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja.

“Menteri Keuangan menyampiakna terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan APBN pada Tahun 2018 yang ditutup dengan capaian baik,” kata Sudarmanto di acara Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 yang dihelat di Aula Lantai 6 GKN II, Senin (28/01/19).

Sudarmanto mengemukakan, penerimaan negara mencapai target yang ditetapkan Undang-undang APBN dan pagu belanja terserap sesuai target realisasi.  Padahal, tahun 2018 adalah tahun yang penuh tantangan, mulai dari gejolak ekonomi global, sejumlah bencana alam dan acara multinasional seperti Asian Games dan Pertemuan Tahunan IMF/World Bank.

Lebih lanjut, Kakanwil DJPb Sulsel menjelaskan capaian Tahun Anggaran 2018 pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja yang mencapai 90,77% atau Rp20,33 Triliun dari total pagu anggaran (DIPA) sebesar Rp22,39 Triliun.

Berbicara tentang Tahun Anggaran 2019, Kakanwil DJPb Prov. Sulsel mengungkapkan bahwa Pemerintah mengalokasikan Belanja Negara di Provinsi Sulsel pada 802 satker dengan total anggaran sebesar Rp19,8 Triliun.

Rinciannya masing-masing Belanja Pegawai sebesar Rp7,26 Triliun, Belanja Barang sebesar Rp7,88 Triliun, Belanja Modal sebesar Rp4,61 Triliun dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp38,75 Milyar. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp32,13 triliun dengan rincian Transfer ke Daerah sebesar Rp29,78 Triliun dan Dana Desa sebesar Rp2,35 Triliun.

Dalam melaksanakan APBN Tahun 2019, seluruh Satuan kerja perlu memperhatikan langkah-langkah strategis antara lain melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran dengan cara melakukan reviu atas RKAKL/DIPA dan melakukan penyesuaian kembali dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Sekiranya dipandang perlu, Satker dapat mengajukan revisi DIPA termasuk menyelesaikan anggaran yang masih diblokir. Satker juga diingatkan untuk  menyiapkan dan melengkapi dokumen pendukung pelaksanaan anggaran,” imbaunya.

Berbagai langkah detail juga dipesankan oleh Kakanwil DJPb Prov. Sulsel sehingga diharapkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di wilayah Sulawesi Selatan akan meningkat pada Tahun Anggaran 2019

Akhir sambutannya, Kakanwil DJPb Provinsi Sulsel berpesan agar seluruh Satuan Kerja lebih mengoptimalkan penggunaan belanja pemerintah serta mendorong semua pihak untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja.

Setelah penyerahan apresiasi tersebut, acara Rakorda dilanjutkan dengan paparan dan sharing session pelaksanaan anggaran tahun 2018 yang menggali berbagai permasalahan yang timbul dan mencari solusi agar tidak terjadi lagi di Tahun Anggaran 2019. Acara ditutup dengan paparan Peraturan Menteri keuangan nomor PMK-206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019. (hry).

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top