RAGAM

Bupati Kolaka Ahmad Safei Berharap tak Ada Lagi Kades Bermasalah Hukum Kelola DD

KOLAKA, UPEKS.co.id—Bupati Kolaka H Ahmad Safei yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kolaka H Muh Bakri menegaskan, dalam melakukan Pengelolaan Dana Desa (DD) tidak ada lagi oknum-oknum Kepala Desa(Kades) bermasalah dengan hukum.

Hal itu ditegaskan Bupati diwakili Asisten I Setda Kolaka Bakri saat membuka sosialisasi media pembekalan DD bagi Bhabinkantibmas dan Kades se-Kabupaten Kolaka di Aula Sasana Praja Pemda Kolaka Jumat(25/1/19).

Acara yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(PMD) Kolaka, dihadiri Kepala Dinas PMD Akbar, Oraganisasi Perangkat Daerah, para Kapolsek, Camat, Bhabinkamtibmas, Kades, dan Pendamping Desa se Kab Kolaka.

Bakri mengapresiasi kepada pihak Dinas PMD Kolaka dan Polda Sultra untuk melaksanakan acara sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada para Kades. Sehingga dalam melakukan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur administrasi.

Sehingga kedepan diharapkan tidak ada lagi oknum-oknum Kades yang terjerat hukum hanya karena persoalan kesalahan administrasi mengelola dana desa.

“Kita berharap kedepan tidak ada lagi oknum-oknum Kades yang berurusan dengan hukum karena salah mengelolah dana desa,”harap Bakri.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Latihan dan Kemampuan(Latpuan) Subdit Bhabinkantibmas, Ditbinmas Polda Sultra Kompol Ares Lakalau dalam memberikan pengarahan bahwa awalnya Polisi hanya ditugaskan sebagai pengawal dana desa.

Tetapi di tahun 2019 Polda Sultra telah mendapat perintah dari Kapolri agar menyebarkan informasi bahwa Bhabinkantibmas harus masuk sebagai pendamping desa ikut berperan mulai dari perencanaan, pelaporan terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Dikatakannya, semua anggaran dana desa sudah memiliki daftar penggunaannya seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, mengurangi penduduk miskin, mengurangi kesenjangan kota dengan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dikatakannya, pengelolaan dana desa harus secara swakelola, misalnya untuk pembuatan jalan, Kades boleh menyewa alat berat tetapi tidak boleh dikerjakan kontraktor.

Menurut Ares disinilah letak potensi kerawanan dana desa disalah gunakan. “Sehingga kita berharap salah satu peran Bhabinkantibmas wajib melakukan pendampingan,”kata Ares. (pil)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top