ANEKA

Rembesan Kapal Tanker Pertamina di Parepare Sudah Tertangani

PAREPARE, UPEKS.co.id–Rembesan Solar kapal tanker MT Golden Pearl XIV, saat ini dinyatakan tidak ada lagi  rembesan dan juga tidak ditemukan dampak lingkungan.

Hal tersebut sesuai temuan Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan (BPPH KLHK) Wilayah Sulawesi dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare.
Mereka melakukan pemeriksaan verifikasi atas insiden rembesan Solar kapal tanker MT Golden Pearl XIV.
Pemeriksaan yang dilaksanakan sejak Sabtu (12/01) tersebut menerjunkan pula petugas laboratorium.

Berdasarkan dokumen Berita Acara Pengawasan Dalam Rangka Verifikasi Pengaduan Penataan Lingkungan  Hidup, tim verifikasi menyatakan tidak lagi terdapat rembesan Solar di wilayah perairan. Tim juga menyatakan tidak  ditemukan dampak lingkungan, seperti ikan yang mati, akibat insiden tersebut.

Kepala BPPH KLHK Wilayah Sulawesi, Muhammad Nur, menjelaskan berita acara tersebut akan ditindaklajuti  berupa laporan kepada KLHK Pusat. Kemudian KLHK Pusat akan mengeluarkan surat keputusan kepada  Pertamina terkait insiden lingkungan ini.

“Kami akan memberikan laporan termasuk rekomendasi kepada pusat, atas hasil temuan tim verifikasi. Laporan  akan dilengkapi dengan data hasil pengujian laboratorium,” kata Nur.

Lokasi yang diteliti BPPH KLHK sekitar jetty TBBM Parepare hingga ke arah timur sejauh sekitar 1,7 km perairan  Cempae. Sampel air dan sedimen diambil dari lokasi pesisir pantai Cempae, Talud, Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  Cempae, jetty TBBM dan di tengah laut sebagai pembanding.

Selain melakukan pemeriksaan lapangan, tim juga mewawancara warga sekitar terkait insiden tersebut. Dokumen  berita acara mencantumkan hasil wawancara dengan Nawir, petugas TNI penjaga perairan Cempae. “Tidak ada  ikan yang mati. Sekarang ikan dan kepiting juga sudah keluar lagi,” ujar Nawir.

Sementara nelayan setempat H. Irwanto dan Lela, anggota rumah produksi TPI Cempae mengatakan insiden tidak  sampai mengganggu aktivitas mereka.

“Tidak mengganggu aktivitas nelayan terutama daerah tangkapan ikan karena tidak meluas. Hanya sekitar pesisir  pantai, itu pun cepat ditangani TBBM Pare Pare,” kata warga.

Menurut Nur, dari hasil verifikasi tim di lapangan, SOP (standard operating procedure / standar prosedur operasi)  sudah dijalankan dalam penanganan rembesan tersebut. Adapun kemungkinan pengenaan sanksi kepada  Pertamina akan ditentukan setelah laporan lengkap berikut hasil laboratorium.

Unit Manager Communication & CSR, M. Roby Hervindo menyatakan pertamina akan mematuhi apapun hasil  keputusan BPPH KLHK sebagai institusi yang berwenang dalam bidang lingkungan.

“Kami yakinkan Pertamina akan bertanggung jawab penuh. Termasuk jika BPPH KLHK mengenakan sanksi,  maka kami akan laksanakan,” ucap Roby.

Meski hasil verifikasi menyatakan insiden sudah tertangani, tim BPPH KLHK Sulawesi dan DLH Kota Parepare  memerintahkan agar TBBM Parepare melakukan patroli pemantauan secara berkala di wilayah tersebut. Laporan  pengawasan harus disampaikan kepada BPPH KLHK setiap minggu.

Selain melakukan audit lingkungan, tim auditor juga memeriksa dokumen perizinan dan pengelolaan lingkungan.  Semua dokumen terkait dinyatakan lengkap sesuai peraturan yang berlaku. (hry).

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top