ANEKA

Piutang Pajak Tersisa Rp1,352 Miliar


PIUTANG. Kakanwil Ditjen Pajak Sulselbartra, Eka Sila Kusna Jaya, (kiri) Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Sulselbartra, Eko Pandoyo saat Media Gathering di Aston Hotel Makassar, Kamis (10/01/19). IST.

MAKASSAR, UPEKS.co.id–Piutang pajak yang belum terbayarkan di wilayah Sulselbartra di posisi terakhir tersisa Rp1,352 miliar.

Angka tersebut berhasil terus ditekan dengan langkah penagihan yang masif.

Kakanwil Ditjen Pajak Sulselbartra, Eka Sila Kusna Jaya menerangkan, dalam hal piutang pajak, Kanwil DJP Sulselbartra memiliki jumlah piutang pajak sebesar Rp 1.352 M per 31 Desember 2018. Angka itu jauh lebih rendah dari tahun lalu.

“Tahun lalu kita mampu tagih piutang sebesar Rp442 miliar. Secara rasio itu di atas 100%. Piutang itu adalah saldo pajak yang belum terbayarkan,” kata Eka

dalam acara Media Gathering “Ngobrol Santai Bareng Kakanwil Ditjen Pajak Sulselbartra di Aston Hotel Makassar, Kamis (10/01/19).

Eka melanjutkan, penagihan yang efektif akan menciptakan kepatuhan. Dalam hal rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, Kanwil DJP Sulselbartra memiliki pencapaian 91,68% atau 602.510 SPT dari target 657.200 SPT.

Eka membeberkan bahwa pengemplang pajak tercatat ada lebih dari 10 WP badan . Hanya saja sebagian besar telah melaksanakan kewajibannya.

“Pencekalan, blokir rekening diamanatkan Undang-Undang sebagai bentuk penagihan aktif. Bahkan sudah ada WP yang masuk di lapas yang ada di luar kota Makassar. Cekal nilainya nga ada batas. Utang di atas Rp100 juta dan sudah bisa dicekal,” ujarnya.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Sulselbartra, Eko Pandoyo menuturkan,
secara umum WP yang mengemplang adalah WP yang mengalami kesulitan likuiditas. Penagihan dilaksanakan dengan beberapa tahapan.

Mekanisme penagihan dimulai dari “soft colletion” berupa imbauan lewat surat terkait piutang. Jika tidak ditanggapi dengan baik ada “hard colletion” yang tahapannya sampai pada pemblokiran penyitaan, pencekalan sampai tahap terakhir yakni penyanderaan.

“Angka WP yang mengemplang sebagian besar di korporasi atau WP Badan,” pungkasnya. (hry).

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top